220 Daftar Judul Skripsi Hukum Tata Negara Terbaru

1.  DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI – 94

2.       IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK2 ASASI MANUSIA DI INDONESIA – 91

3.  PERANAN AWG1 SUMBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 4 TH 1982 TENTANG KETENTUAN2 POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBULU DAN KEC. SUSUT KAB. DATI II BANGLI] – 95

4. REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT [STUDI KASUS DI DESA SEPULU KEC. SEPULU KAB. MALANG] – 94

5. KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN PELAKSANANNYA [STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB. DATI II SINGARAJA BALI] – 94

6.PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM – 94

7.       TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 135-412 TH 1989 TENTANG PENYELENGGARAAAN KOTA ADMINISTRATIF [STUDI TENTANG HUB. WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL] – 96

8.       KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KOTAMADYA MALANG – 95
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CPNS [TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 8 TH 1974] – 94

9.       PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95

10.   TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UU NO. 6 TH 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA [STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI] – 95

11.   KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA [SUATU STUDI DI PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) ] – 96

12.   TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 7 TH 1983 [STUDI DI KEL. KALIWATES KEC. KALIWATES KAB. DATI II JEMBER] – 95

13.   PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II MALANG] – 95

14.   KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTODA [SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB. DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG] – 95

15.   TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TH 1978 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB. MALANG] – 96

16.   PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMRINTAH DAERAH KOTAMADYA MALANG MENURUT UU NO. 4 TH 1992 [STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG] – 96

17.   PELAKSANAAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN KANTOR BKKBN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS2 KEDINASAN MENURUT PP NO. 30 TH 1980 [STUDI DI KANTOR BKKBN KAB. SUMBU TIMUR] – 95

18.   PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU KAB. DATI II MALANG] – 95
PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 82 & 83 TH 1984 DALAM PENEYELENGGARAAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN [STUDI DI WILAYAH KEPANJEN KAB. DATI II MALANG] – 95

19.   FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN [STUDI DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMENEP] – 95

20.   EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO KEC. BLMBING DATI II KODYA MALANG [STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO] – 96

21.   IMPELENTASI PERDA NO. 14 TH 1985 TENTANG PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG – 95

22.   EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH 1979 [STUDI DI DESA DAUH WARU KEC. NEGARA KAB. JEMRANA] – 95

23.   KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA TK II KAB. MALANG] – 95

24.   SEGI2 HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI [SUATU STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT. CATS PASURUAN] – 96

25.   PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. SE DIY DALAM PERSEPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL – 01

26.   PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. DATI II TEGAL – 96

27.   PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB. SLEMAN – 04

28.   PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH [STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TH 1992 DI CAB DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP DATI II JATIM DI MALANG] – 95

29.   PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
PERSIAPAN PEMERINTAH DERAH DALAM MENYONGSONG OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. WONOGIRI – 01

30.   PERANAN UU NO. 5 TH 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA – 87

31.   TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TH 1999 [ANALISIS STUDI UU NO. 3 TH 1999] – 99

32.   TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK NO. 01/G-TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI [KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN] – 05

33.   PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UU NO. 5 TH 1874 DAN UU NO. 22 TH 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UU NO. 32 TH 2004 [STUDI KASUS DI PEMDA KOTA YK] - 05
HUB. ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UU NO. 22 TH 1999 DIKOTA YK – 04

34.   PERAN DPA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESI [STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV UUD 1945 PADA MASA ORBA SAMPAI REFORMASI] – 03
PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 [STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA] – 02

35.   KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN [STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN] – 03

1997
FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DLM SISTEM KETATANEGARAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA)	UII  1996
PENGAWASAN PREVENTATIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA POLA PENGOLAHAN LIMBAH AIR PD ANEKA KIMIA)	UNMER  1995
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH  (STUDI DI KOTAMADYA DATI II MALANG)	UNMER  1999
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI DI DLM KEANGGOTAAN DPRD (STUDI DI DPRD KOTAMADYA DATI II MALANG)	UNMER  1999
KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA (STUDI DI PT SEMEN GRESIK (PERASERO)	UNMER  1996
PELAKSANAAN PHK BERDASARKAN UU NO 12 TH 1964 (STUDI DI KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA MALANG)	UNMER  1996
EFEKTIFITAS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN BUNULREJO, KEC. BLIMBING, DATI II KOTAMADYA MALANG	UNMER  1998
PELAKSANAAN INSTRUKSI MENTRI DLM NEGERI NO 8 TH 90 TTG PEMBINAAN LSM (STUDI DI KANTOR SOSPOL KODYA MALANG)	UNMER  1998
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL PADA SMU BERDASARKAN UU NO 2/89 DI KODYA DATI II SEMARANG	1995
PELAKSANAAN PERDA NO 6 TH 1977 TTG KEBERSIHAN, KERAPIAN, KEINDAHAN, KESEHATAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN  DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KAB. DATI II REMBANG	1995
KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DLM PENATAAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM BUS, NON BUS DAN ANGKUTAN BARANG DI KAB. DATI II DEMAK	1996
HUBUNGAN KERJA CABANG DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DATI I JAWA TENGAH DG KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DI KAB. MALANG	1995
DAMPAK KEPENDUDUKAN DI DLM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DATI II KAB. KLATEN	1995
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 6 TH 92 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DLM UPAYA MENUNJANG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI KAB. DATI II KUDUS	1995
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR DEPARTEMAN TENAGA KERJA KAB. GROBOGAN DLM MENGHADAPI MASALAH KETENAGAKERJAAN	1995
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN HAK ANGKET DPR RI DLM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAH	1995
PERANAN BIRO KEUANGAN DLM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH	1994
PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI PT KING RUBBER SEMARANG	1995
PERANAN DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTAB YOGYAKARTA PERIODE THN 2005-2007	UAD 2008
PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI KEC. KALASAN, KEC. SAYEGAN, KEC. MLATI, KAB.DATI II SLEMAN	UAJY  1990
ANALISIS TERHADAP PASAL 68 AYAT 1 UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH DLM KAITANNYA DG KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NO 14 TH 2001 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BANDAR LAMPUNG	2001
PROSEDUR PEMBAYARAN ANGGARAN PEMBANGUNAN MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1989
ANALISIS TERHADAP POSISI DAN FUNGSI DPRD MENURUT UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH	2001
IMPLIKASI BERLAKUNYA UU RI NO 40 TH 1999 TTG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS	UGM  2003
PERAN DPRD KAB.BANTUL DALAM PENETAPAN TATA TERTIB DPRD DI KAB. BANTUL TH 2002	UII  2004
OPTIMALISASI PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DPR DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 DI KAB. KULON PROGO	UJB  2004
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 8 TH 1999 TTG RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA SURAKARTA	UII  2004
PENGAWASAN DPRD KOTA JOGJA THD LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA JOGJAKARTA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	UGM  2003
TINJAUAN YURIDIS KONVENSI KETENAGAKERJAAN SBG SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA	UAD  2004
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 25 TH 2000 TTG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN (STUDI KASUS DI KEC. NGAWEN, KAB. GUNUNGKIDUL)
PERANAN KEPALA DESA DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT UU NO 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DESA DI DESA CIBENDA KAB. CIAMIS	UMY  2005
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN  DI KOTA JOGJAKARTA	UII  2004
PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DLM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA SURABAYA	USM  2002
STUDI KEMANFAATAN DANA PERIMBANGAN BAGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA	USM  2002
STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DI BENTUKNYA DINAS KETERTIBAN KOTA YK	UGM  2004
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. ROKAN HULU PROP. RIAU	UMY  2002
PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DIY DLM PENYELENGGARAAN  ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YK	HAN  UGM 2005
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROP. DIY TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999	UII  2003
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TTG PAJAK PARKIR DLM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKULU	UGM  2006
PENGGUNAAN TANAH EKS BENGKOK SETELAH PERALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KAB. NGANJUK)	HAN  UII 2003
PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTAMADYA DATI II YK	UNPROK  1992
ARTI PENTINGNYA PEMILU DLM MEMYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KAB. BANTUL	UMY  2000
PERANAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KAB. BANTUL	UMY  2000
EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YK	UAJY  2000
PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA (SUATU KAJIAN HUKUM)	HAN  UGM 2006
PERGESERAN KEWENANGAN MPR MENURUT UUD 1945	UMY  2007
FUNGSI BAPPEDA KAB. BATANGHARI DLM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN	UMY  2006
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN	UGM  2006
IMPLEMENTASI PASAL 27 UUD 45 TTG HAK TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN PADA MASA KEKUASAAN ORDE BARU (KAJIAN KRIYIS PRAKTEK HAM BAGI RAKYAT INDONESIA MASA ORDE BARU)	UII 2004
PERKEMBANGAN WEWENANG DAN HAK DPR MENURUT UUD 1945, KONSTIOTUSI RIS 1945, UUD 1950 DAN UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN	UII  2005
KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA WIDOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN)	UII  2003
PERANAN BADAN PETIMBANGAN DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DU DAERAH TK II SLEMAN	UII  1997
PERAN DPRD DLM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA)	UII  2002
KEDUDUKAN DAN PERANAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI PADA MASA ORDE BARU	UII  1997
PERANAN APARAT PERPAJAKAN  DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK	UGM  1999
DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI	UII  1994
URGENSI KOMISI KONSTITUSI DLM PROSES PENYEMPURNAAN AMANDEMEN UUD 1945	UGM  2006
TINJAUAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	UII  2000
PERANAN DPRD DALAM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUPATI GUNUNGKIDUL	UII  2000
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI KAB. MALUKU TENGGARA	UGM  2008
KEGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  PROP. DATI I JAWA TENGAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DAERAH	UGM  1984
KEDUDUKAN BUPATI KEPALA DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 5 TH 1974 DG UU NO 22 TH 1999)	UII  1999
STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL DLM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANVE	UMY  2006
PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA YK DLM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA YK (STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH SETELAH UU NO 22 TH 1999)	UAD  2004
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PNS DI PTUN YK	UAD  2003
PERANAN DPRD DLM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KAB. BANTUL (TELAAH KRITIS DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE 1999-2003)	UAD  2004
PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PELAKSANAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA YK (TINJAUAN YURUDIS TERHADAP PERDA KOTA YK NO 26 TH 2002)	UAD  2004
PERANAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DLM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL DIY	UAD  2003
PERANAN DPRD PERIODE 1999-2004 DLM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KAB. SLEMAN (STUDI TTG PARTISIPASI PUBLIK DLM PEMERINTAHAN DAERAH)	UAD  2004
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NETRALITAS PNS DARI KEANGGOTAAN PARPOL DI PROP. DIY DAN JAWA TENGAH	UAD  2003
PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999 (ANALISIS YURIDIS TTG PENETEPAN PENSIUN OTOMATIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999)	UAD  2002
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YK DLM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERQWAWASAN LINGKUNGAN	UAD  2004
ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI KAB. SLEMAN	UAD  2004
PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGAWASAN DAERAH KAB. SLEMAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22/99 TTG PEMERINTAH DAERAH	UAD  2003
TINJAUAN YURIDIS TTG USULAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM DAN SESUDAH SK MENKOWAS BANGPAN NO 38/KEP/MK WASPAN/8/1999 TGL 24 AGUSTUS 1999	UAD  2004
PELAKSANAAN PENGAWASAN ADMINISTRATIF OLEH PEJABAT YG BERWENANG TERHADAP PERBUATAN PNS DI KANTOR REGIONAL 1 BKN YK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP INPRES NO 15 TH 1983)	UAD  2003
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR NEGARA DLM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAH YG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA BERDASARKAN PP 101 TH 2000 DI BKN YK	UAD  2003
PELAKSANAAN PERDA NO 29 TH 2001 TTG PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKASI DI KAB. BANTUL	UAD  2004
PROSES PEMBENTUKAN KAB. ROKAN HULU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAH DI DAERAH	UAD  2004
AKUISISI NASIONAL ARSIP ORDE BARU DAN KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN DI KAB. BANTUL SBG UPAYA PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN BAHAN PERTANGGUJAWABAN NASIONAL (ARSIP BIDANG HUKUM)	UAD  2004
PERAN BUPATI DLM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHKAB. SEMARANG)	UAD  2003
PERANAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DLM BIDANG PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN  (IMB) DI KAB. SLEMAN	UAD  2003
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DLM PENGADAAN PNS SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI TTG PERATURAN PEMERINTAH NO II TH 2002 TTG PENGADAAN PNS)	UAD  2003
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD SUKOREJO KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO	UAD  2004
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN (STUDI KOMPARATIF PERTANGGUJAWABAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945)	UII  2004
PELASANAAN UU NO 28 TH 1999 DLM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PNS GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT) STUDI KASUS DI KANREG I BKN YK	UAD  2003
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TTG PELAKSANAAN UU NO 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK)	UAD  2004
PERANAN KEPALA DESA DLM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA TANJUNG SARI KEC. TERSONO KAB. BATANG BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999	UAD  2004
PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  DI PEMERINTAH DAERAH KAB. BANTUL	UAD  2003
PERANAN LURAH DLM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULON PROGO (STUDI PERBANDINGAN UU NO 5 TH 1979 DG UU NO 22 TH 1999)	UAD  2003
PERANAN PENGADILAN NEGERI DAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DLM PROSES PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO 62 TH 1958	UAD  2003
PENGARUH REALISASI PERATURAN DAERAH NO 2 TH 1998 TTG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. GUNUNG KIDUL	UAD  2004
PERANAN DPRD PROPINSI BANGKA BELITUNG DLM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999	UAD  2005
PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KAB BANTUL	UAD  2003
DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI TERHADAP PENGATURAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO 2 TH 1999 UU NO 2 TH 1999 DAN UU NO 31 TH 2002	UII  2002
PELAKSANAAN PUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, JAKSA AGUNG, KEPOLISIAN NEGARA, RI TTG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SATU ATAP (TERPADU) DI KOTA YK	UAJY  2006
IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KEPERAWATAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. BANTUL	UGM  2008
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TH 1980 TTG DISIPLIN KERJA PNS SBG SALAH SATU SYARAT KENAIKAN PANGKAT DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNDIP SEMARANG	UNDIP  2005
PERANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DLM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. KENDAL	UNDIP  2005
KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERBANDINGAN)	UNDIP  2005
PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN DINI PADA PT TELKOM BANJARMASIN	UNDIP  2005
KEDUDUKAN DAN PERAN DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI	UGM  2005
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA YK	UII  2004
STUDI KOMPARASI LEMBAGA MK INDONESIA DG MAHKAMAH KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT DLM JUDICIAL REVIEW DAN IMPEACHMENT	UII  2007
PERANAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI DLM PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESMAS DI KAB. GUNUNG KIDUL	UGM  2009
PELAKSANAAN CITIZEN CHARTER DLM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN CATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL	UGM  2009
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DLM MENETAPKAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN PASAL 24 AYAT 1 UUD RI TH 1945	UAD  2009
EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DLM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KAB KARANGANYAR (ANALISIS TERHDAPA SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI NO. T/130/33/1689/OTDA THN 2003	UII 2004
HUBUNGAN KERJA ANTARA LURAH DESA DENGAN BPD DALAM PERATURAN DESA (STUDI DI DESA TAMANTIRTO KEC KASIHAN KAB BANTUL)	UII 2009
KAJIAN YURIDIS PASAL 31 AYAT (1) UUD RI TAHUN 1945 (STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2007-2011 DSALAM PIDANG PENDIDIKAN)	UAD 2008
PERAN DPD DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	UII 2006
TINJAUA SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (KAJIAN TERHADAP PASAL 18 UUD 1945)	UNCOK 2007
HUBUNGAN KERJA ANTARA LURAH DESA DENGAN BADAN MUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA TAMANTIRTO KEC KASIHAN KAB BANTUL)	UII 2009
SINKRONISASI PASAL 40N POERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN PASAL 34 AYAT (1) DAN AYAT (2) UUD 1945	ATMA 2009
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA YUOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2009 MENURUT UU NO. 42 TAHUN 2008	UII 2009
TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KAB PATI	UWM 2004
KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU)	UII 2009
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNANN DI KAB SLEMAN MENURUT PERDA NO. 12 TAHUN 2003	UII 2007
FUNSGI DANJ PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIAuad 2004
PERANAN DEWAN  PERWAKILAN DAERAH (STUDI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH	UAD 2008
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENJAGA KELUHURAN MERTABAT DANB PERILAKU PARA ANGGOTA DPRD KAB BANTUL	UII 2007
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PHPU/DVI/2008 ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROP JAWA TIMUR	UII 2009
KEMANDIRIAN DAN KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGAAN INDONESIA (TELAAH KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI)	UII 2006
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK	UII 2006
SISTEM PERS INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1990 TENTANG PERS (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN MAJALAH PLAY BOY INDONESIA)	UNSOED 2007
PENERAPAN PERATURAN SANKSI DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB SLEMAN	ATMA 1999
KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH AGUNG SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004