1.
Pelaksanaan perjanjian beli sewa barang elektronik pada p.t. Adira
quantum multi finance divisi non otomotif solo baru sukoharjo,09
2.
Peran dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syaraiah di
baitul maal wa tamwil (bmt) safina kalten, 08
3.
Implementasi peraturan bank indonesia nomor 5/21/pbi/2003 tentang
prinsip mengenal nasabah i bank tabungan negara cabang surakarta, 08
4.
Pelaksanaan ijin poligami berdasarkan hukum islam, undang-undang
no. 1 tahun 1974 tentang erkawinan dan kompilasi hukum islam ( studi kasus di
pengadilan agama surakarta ), 08
5.
Studi tentang perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, 08
6.
Analisis yuridis tentang privatisasi sektor ketenagalistrikan, 07
7.
Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya dalam
rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman (studi kasus di desa
nambangan, kecamatan selogiri, kabupaten wonogiri), 08
8.
Tinjauan tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan
barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan)
surakarta, 08
9.
Pelaksanaan pengajian pegwai negeri sipil di pemerintah kota
surakarta (tinjuan yuridis pelaksanaan pp no.9 tahun 2007 tentang perubahan
kesemblan atas pp no.7 tahun 1977 tentang peraturan pegawai negeri sipil), 08
10.
Pembatalan perkawinan di pengadilan agama karanganyar (studi kasus
putusan nomor 36/pdt.g/2006/pa.kra), 09
11.
Pelaksanaan fungsi kantor bea dan cukai surakarta dalam
pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan setelah berlakunya undang-undang
nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, 09
12.
Pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dalam
kaitannya dengan aspek norma kerja di solopos, 08
13.
Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 12 tahun
2003 tentang pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ( studi
kasus di bpkd kabupaten sukoharjo), 08
14.
Pembuktian benda imateriil berupa listrik dalam perkara tindak
pidana pencurian listrik di pengadilan negeri magelang, 07
15.
Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan yang bersifat terlarang atau
dilarang untuk diedarkan oleh kejaksaan negeri karanganyar, 08
16.
Kajian tentang pelaksanaan “surat panggilan ghoib†yang
dilakukan oleh pengadilan agama karanganyar, 08
17.
Tinjauan yuridis undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem
resi gudang sebagai dasar hukum bagi perbankan dalam mengembangkan pembiayaan
retail berbasis resi gudang di indonesia, 08
18.
Tinjauan yuridis terhadap transaksi perbankan melalui internet
banking di indonesia, 08
19.
Tinjauan yuridis tanggung jawab perdata manajer investasi kepada
investor reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam perspektif
undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, 08
20.
Tinjauan yuridis pelaksanaan remote trading system di bursa efek
jakarta berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal,
21.
Tinjauan tentang perlindungan hak cipta di internet menurut
undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, 08
22.
Tinjauan cara pengelolaan obat tradisional yang baik (cpotb)
berdasarkan peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan no.hk.00.05.4.1380
tentang pedoman cpotb sebagai wujud perlindungan konsumen, 08
23.
Studi perbandingan hukum harta kekayaan perkawinan dalam
perjanjian perkawinan berdasarkan uu no. 1 tahun 1974 dan hukum islam, 08
24.
Studi tentang pelaksanaan peraturan menteri perdagangan republik
indonesia nomor : 03/mdag/ per/2/2006 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi untuk sektor pertanian (studi kasus di kabupaten ngawi jawa timur),
08
25.
Studi komparasi penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan
fidusia pada perusahaan umum pegadaian kantor cabang gondang kabupaten sragen,
08
26.
Studi komparasi pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di
bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional (tinjauan di pt. Bank
muamalat indonesia cabang solo dan di pt. Bank tabungan negara cabang solo), 08
27.
Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 15 tahun
2003 tentang retribusi pasar ( studi kasus di dinas pasar sukoharjo ), 08
28.
Studi komparasi antara perusahaan umum (perum) pegadaian dengan
pegadaian syariah dalam pelaksanaan transaksi gadai (studi di perusahaan umum
(perum) pegadaian cabang palur dan pegadaian syariah cabang solo baru), 08
29.
Perlindungan hukum bagi hak anak untuk memperoleh akta kelahiran
berdasarkan peraturan daerah kota surakarta nomor 8 tahun 2003 tentang
perubahan atas peraturan daerah kota surakarta nomor 6 tahun 2002 tentang
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil, 08
30.
Persaingan tarif pada maskapai penerbangan indonesia dikaitkan
dengan persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari undang-undang no. 5 tahun
1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 08
31.
Pertanggungjawaban pt. Asuransi jasa indonesia sebagai penanggung
kaitannya terhadap penyelesaian klaim asuransi tanggung jawab hukum direktur
dan karyawan (director and officer liability), 07
32.
Analisis terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan
istri pertama berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
08
33.
Penyelesaian sengketa merek menurut undang-undang nomor 15 tahun
2001 tentang merek (studi kasus sengketa antara honda karisma dan tossa
krisma), 08
34.
Tanggung jawab perdata dokter dalam transaksi terapeutik antara
dokter dengan pasien di rumah sakit umum islam kustati, 08
35.
Perbandingan pembagian warisan untuk janda menurut kitab
undang-undang hukum perdata dan hukum waris islam, 09
36.
Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi syariah (studi
di pt asuransi takaful kantor cabang perwakilan surakarta), 09
37.
Tinjauan yuridis larangan kepemilikan saham silang (share cross
ownership) antar perusahaan telekomunikasi berdasarkan undang-undang nomor 5
tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
08
38.
Pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar antara pasien dengan
pihak rumah sakit di rumah sakit umum islam kustati, 08
39.
Tinjauan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan
jaminan fidusia di koperasi simpan pinjam (ksp) ibnu khaldun kabupaten pati
jawa tengah, 09
40.
Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur (studi
kasus di pengadilan agama surakarta) 08
41.
Eksistensi asuransi kredit sebagai salah satu alternatif bagi bank
dalam mengatasi risiko kredit macet (studi di perusda bpr bank pasar klaten),
08
42.
Tinjauan yuridis tanggung jawab perdata manajer investasi kepada
investor reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam perspektif
undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, 08
43.
Problematika pencatatan kelahiran bagi warga negara keturunan
tionghoa dan arab di surakarta *studi pada dinas kependudukan dan catatan sipil
surakarta), 07
44.
Analisis kekuatan pembuktian keputusan desa dalam proses
pemeriksaan sengketa perdata (studi kasus di pengadilan negeri sragen), 08
45.
Dasar kukum operasional dan manajemen koperasi berbasis syariah
(studi kospin syariah karanganyar), 09
46.
Efektivitas peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 02
tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa
perdata di pengadilan negeri surakarta,07
47.
Eksistensi minimarket waralaba dalam persaingan usaha di pasar
ritel berdasar undang undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di surakarta, 07
48.
Implementasi akad pembiayaan musyarakah wal ijarah al-muntahia
bit-tamlik dalam produk kongsi pemilikan rumah syariah (kprs) pada bank
muamalat indonesia cabang solo 08
49.
Kajian tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan modal
bermasalah (studi kasus pada pt. Sarana surakarta ventura), 08
50.
Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara gugat
cerai dengan alasan salah satu pihak berpindah agama (studi kasus di pengadilan
agama klaten), 08
51.
Kontrak perdagangan melalui internet(electronic commerce) ditinjau
dari hukum perjanjian, 08
52.
Pelaksanaan lelang umum (tender) dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah di dinas pekerjaan umum kabupaten batang, 08
53.
Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam api ringan oleh
kantor pemadam kebakaran kota surakarta berdasarkan peraturan daerah nomor 12
tahun 2002 tentang pencegahan bahaya kebakaran, 08
54.
Pelaksanaan perwalian anak oleh panti asuhan widya kasih boyolali
berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia 08
55.
Implementasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di pt.
Bni (persero) tbk cabang surakarta, 08
56.
Penyelesaian klaim asuransi tki pada pt. Asuransi jasa indonesia
(studi kasus di pt. Asuransi jasa indonesia cabang yogyakarta), 08
57.
Kajian yuridis mengenai kewenangan pengadilan agama dalam
menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah berlakunya undang-undang nomor
3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang
peradilan agama
58.
Tinjauan yuridis perjanjian pemasangan iklan niaga di radio ptpn
fm solo, 07
59.
Kajian anak luar kawin berdasarkan hukum waris islam dan kitab
undang-undang hukum perdata dalam pembagian harta warisan, 09
60.
Tanggung jawab hukum pt. Asuransi jasa indonesia dalam
penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut ( studi kasus di pt.
Asuransi jasa indonesia cabang surakarta ), 08
61.
Tinjauan kekuatan pembuktian digital signature dalam sengketa
perdata ditinjau dari uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik, 09
62.
Pelaksanaan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2008 tentang
pemungutan biaya perkara ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
di pengadilan negeri boyolali, 09
63.
Tinjauan yuridis kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan
perkara kepailitan dengan adanya akta arbitrase (studi putusan kasus pt.
Environmental network indonesia dan kelompok tani tambak fssp maserrocinnae
melawan pt. Putra putri fortunaâ windu dan ppf international
corporation), 09
64.
Pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran (informed consent)
antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di bagian kamar bersalin rsud
dr. Moewardi surakarta, 09
65.
Kajian yuridis perolehan hak pemakaian tempat usaha
melaluiperjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak pemakaian tempat usaha
antara pedagang dengan bank di pasar perusahaan daerah pasar jaya, 09
66.
Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah menurut
peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim (studi terhadap
penetapan pengadilan agama sukoharjo nomor : 03/pdt.p/2009/pa.skh.), 09
67.
Hambatan dan solusi pendayagunaan dana zakat oleh badan amil zakat
dalam bentuk beasiswa (studi kasus di badan amil zakat klaten), 08
68.
Pelaksanaan ijin poligami berdasarkan hukum islam, undang-undang
no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam ( studi kasus di
pengadilan agama surakarta ), 08
69.
Penerapan peraturan menteri kesehatan no.585/men.kes/per/ix/1989
tentang persetujuan tindakan medik (informed consent) pada pelayanan medis di
rumah sakit islam surakarta, 08
70.
Tinjauan yuridis undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem
resi gudang sebagai dasar hukum bagi perbankan dalam mengembangkan pembiayaan
retail berbasis resi gudang di indonesia, 08
71.
Pelaksanaan pengawasan makanan yang beredar pada konsumen oleh
dinas kesehatan kota surakarta (studi pelaksanaan uu no. 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen), 08
72.
Penyelesaian klaim asuransi tki pada pt. Asuransi jasa indonesia
(studi kasus di pt. Asuransi jasa indonesia cabang yogyakarta), 08
73.
Tinjauan tentang dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri
jakarta selatan dalam menjatuhkan putusan berupa dilepas dari segala tuntutan
hukum dalam perkara korupsi blbi pengalihan piutang (cessie) antara bank bali
dan bdni, 08
74.
Tanggung jawab hukum pedagang perantara sepeda motor terhadap
pihak pembeli dan penjual ( studi pada gabungan pedagang perantara sepeda motor
penumping surakarta ) 08
75.
Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi
e-commerce, 08
76.
Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman
kadaluwarsa di assalaam hipermarket solo berdasarkan undang-undang nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 08
77.
Pelaksanaan fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil kota
surakarta dalam pencatatan perkawinan beda agama, 08
78.
Perubahan kewenangan pengadilan agama dalam penetapan ahli waris
berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas
undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama ( studi tentang
penetapan ahli waris terhadap putusan nomor: 22/pdt.p/2007/pa.ska dan nomor:
11/ppphp/2004/pa.ska), 08
79.
Analisis kredit sindikasi ditinjau dari hukum kontrak ( studi
kasus di pt. Bni (persero) tbk ) 08
80.
Aspek hukum hubungan antara dokter dengan rumah sakit dalam
perjanjian terapeutik di rumah sakit dr. Moewardi surakarta, 08
81.
Realisasi tanggung jawab perdata pengangkut udara terhadap
penumpang penerbangan domestik pada pt. Garuda indonesia (persero) 08
82.
Studi tentang pertimbangan hakim dalam memjatuhkan penetapan
permohonan perkawinan beda agama, 09
83.
Tanggung jawab hukum pedagang perantara sepeda motor terhadap
pihak pembeli dan penjual ( studi pada gabungan pedagang perantara sepeda motor
penumping surakarta ), 08
84.
Studi perbandingan hukum harta kekayaan perkawinan dalam perjanjian
perkawinan berdasarkan uu no. 1 tahun 1974 dan hukum islam, 08
85.
Kajian tentang pelaksanaan “surat panggilan ghoib†yang
dilakukan oleh pengadilan agama karanganyar, 08
86.
Pelaksanaan pelayanan perizinan dan pajak reklame (studi kasus di
badan pelayanan terpadu kabupaten sragen), 08
87.
Tanggung jawab perdata penulis surat pembaca dalam hal menimbulkan
kerugian pihak lain (studi kasus perkara nomor : 178/pdt/g/2007/pn.jkt.ut), 09
88.
Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah
bersubsidi secara syariah di bank tabungan negara kantor cabang syariah
surakarta, 09
89.
Pengaturan penegakan hukum terhadap pornografi di internet
(cyberporn) sebagai kejahatan mayantara, 09
90.
Penggunaan layanan phone banking bagi nasabah ditinjau dari
perspektif hukum perjanjian, 06
91.
Implikasi sistem pengisian keanggotaan dpr menurut undangundang
nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd terhadap
kualitas demokrasi di indonesia, 09
92.
Kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (kur) tanpa jaminan di pt
bank rakyat indonesia unit ngemplak surakarta, 09
93.
Tinjauan tentang permohonan praperadilan yang berkaitan dengan
penghentian penyidikan di pengadilan negeri sukoharjo
94.
Studi tentang perlawanan pembatalan lelang berdasarkan
undang-undang hak tanggungan pada pengadilan negeri surakarta
95.
Kajian tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan modal
bermasalah
96.
Peranan dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal kota
surakarta dalam pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha
kecil di kota surakarta, 07
97.
Pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi pengumuman
karya cipta lagu atau musik di hotel agas surakarta,06
98.
Tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Media
televisi indonesia (metro tv) dengan fremantle media dalam proses produksi dan
siaran program “touch the carâ€(double challenge)
99.
Proses verifikasi gsp (generalized system of preference) surat
keterangan asal form a pada dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal
kota surakarta
100.
Analisis mengenai bedah plastik berdasarkan aspek hukum kesehatan
dan hukum kesehatan dan hukum islam (studi kasus bedah plastik “ny.p” oleh “dr.
W” di rumah sakit umum bandung),06
101.
Studi tentang prosedur penerbitan akta catatan sipil dinas
kependudukan dan catatan sipil kota surakarta,07
102.
Studi komparasi tentang ketentuan pembagian warisan untuk anak
luar kawin diakui dalam kitab undang-undang hukum perdata dan instruksi
presiden no1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam,06
103.
Kajian yuridis efektivitas peraturan perundangundangan mengenai
perlindungan pengupahan bagi pekerja perempuan kawin
104.
Analisis terhadap pelaksanaan prinsip keseimbangan terhadap
asuransi kerugian pada asuransi takaful di kota medan.p, 07
105.
Analisis terhadap perlindungan hukum konsumen listrik, 09
106.
Aspek hukum pendirian perseroan terbatas menurut uu no.40 tahun
2007, 08
107.
Aspek hukum perjanjian kredit usaha kecil bank dengan jaminan
fidusia, 08
108.
Aspek hukum perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa
sawit antara ud rap maruli dengan ptpn iv unit kebun gunung bayu, 08
109.
Aspek hukum perlindungan konsumen dalam transaksi melalui
multilevel marketing, 07
110.
Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu atm
(studi kasus di bank bni 1946 cab pekanbaru), 01
111.
Aspek hukum secondary mortage facility (smf) dalam rangka
sekuritas kredit pemilikan rumah perbankan, 08
112.
Asuransi kecelakaan diri terhadap wisatawan di daerah objek
wisata, 07
113.
Corporate social responsibility (csr) yang dilakukan bank sumut
kepada masyarakat sekitarnya, 08
114.
Doktrin piercing the corporate veil dikaitkan dengan
pertanggungjawaban dewan komisaris dalam uu no 40 tahun 2007, 09
115.
Eksistensi dari keberadaan uu desain industri no.31 tahun 2000
sebagai proteksi di sektor perdagangan, 09
116.
Fungsi lembaga jaminan hak tanggungan sebagai jaminan dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat, 08
117.
Fungsi lembaga penyanderaan dalam sistem penagihan pajak terhadap
wajib pajak yang menunggak pajak, 07
118.
Ganti rugi pengiriman wesel pos pada pt pos indonesia (persero),
07
119.
Hubungan hukum antara penjamin dengan pihak pemberi kredit kepada
ukm di kota medan, 08
120.
Hukum waris adat (studi kasus di kab nias), 08
121.
Implementasi kewenangan mk dalam menguji uu terhadap uud 1945, 08
122.
Keabsahan dalam transaksi bisnis internasional dengan digital
signature melalui electronic commerce, 08
123.
Keberadaan skb 5 menteri dibandingkan dengan uu ketenagakerjaan no
13 tahun 2003 dan uu ham no 39 tahun 1999, 08
124.
Kewajiban dan tanggung jawab penanam modal berdasarkan uu no 25
tahun 2007 tentang penanaman modal, 08
125.
Mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara
bank dan nasabah, 07
126.
Mekanisme pemberian kredit bagi usaha perorangan dalam prakteknya
di bpr bank pasar kotamadya medan, 07
127.
Pasar modal sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan
alternatif sarana investigasi bagi masyarakat (investor)
128.
Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di pt suzuki finance
indonesia cab lhokseumawe, 08
129.
Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemakai jasa biro perjalanan
pada pt winaya travel setelah berlakunya uu no 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, 08
130.
Pelaksanaan sunset policy pajak tahun 2008, 09
131.
Pembayaran klaim asuransi pns kepada para ahli waris korban
bencana alam tsunami di nad, 07
132.
Penegakan hukum hak kekayaan intelektual dalam bidang merek
menurut konsepsi uu merek, 08
133.
Penerapan prinsip good corporate governance pada bumn di ptpn iv medan, 08
134.
Pengaturan dan pengawasan bank di indonesia dalam kaitannya dengan
the basel core prinsiples for effective banking supervision, 08
135.
Penyalahgunaan hak atas benda jaminan yang dikaitkan dengan gadai,
08
136.
Penyaluran dana ukm melalui pemberian kredit pada pt bank mandiri
cabang solok sumbar, 08
137.
Peranan dan tanggung jawab penjamin (personal guarantee) di dalam
permohonan perkara pailit, 07
138.
Peranan dan tanggung jawab perusahaan jasa pengurusan transportasi
dalam proses pengangkutan barang di laut, 08
139.
Peranan penanaman modal dalam pembangunan daerah kab simeulue, 08
140.
Perbandingan pengalihan hak cipta kepada ahli waris secara
pewarisan menurut kuhperdata dan menurut uu hak cipta, 07
141.
Perjanjian kerja sama antara pt telkom dengan penyelenggara warung
telkom dalam perspektif kuhperdata dan permenkominfo no 8 tahun 2006, 08
142.
Perjanjian kredit tanpa agunan dalam praktek standard chartered
bank di medan, 04
143.
Perjanjian tukar-menukar (barter) tanah hak milik, 08
144.
Perlindungan hukum terhadap konsumen listrik pada pt pln wilayah
sumut cab medan, 08
145.
Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari uu no 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 08
146.
Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing
dari pelanggaran merek di indonesia, 08
147.
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perkebunan, 08
148.
Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman, 08
149.
Pertanggungjawaban pengawas terhadap pengelolaan suatu yayasan menurut
uu no 16 tahun 2001, 08
150.
Resiko hukum yang terjadi di dalam perjanjian kredit bank dalam
kaitannya dengan perlindungan konsumen, 08
151.
Suatu kajian tentang sifat-sifat dan karakteristik perjanjian
franchise, 03
152.
Tanggung gugat pt pln (persero) terhadap kerugian konsumen yang
ditimbulkan akibat pemadaman aliran listrik, 08
153.
Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam pembagian dividen
interim berdasarkan uu no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, 08
154.
Tanggung jawab para pihak dalam hal terhadi kegagalan bangunan di
dalam kontrak konstruksi, 08
155.
Tanggung jawab perusahaan dalam penyampaian prospektus di pasar
modal, 08
156.
Tinjauan hukum atas perjanjian kredit serbaguna mikro mandiri, 08
157.
Tinjauan hukum perjanjian terhadap tanggung jawab para pihak atas
wanprestasi yang terjadi dalam jual beli software secara elektronik, 07
158.
Tinjauan hukum terhadap perjanjian jual beli gas bumi antara pt
perusahaan gas negara (persero) tbk wilayah iii sumbagut dengan konsumen, 07
159.
Tinjauan hukum terhadap perjanjian pemilikan rumah antara
conocophilips indonesia inc ltd dan karyawannya, 07
160.
Tinjauan mengenai perlindungan terhadap konsumen kredit
kepemilikan rumah dalam kaitannya dengan penerapan uu no 8 th 1999 tentang
perlindungan konsumen, 08
161.
Tinjauan terhadap manfaat asuransi jiwa sebagai jaminan terhadap
pelunasan hutang kpr pada bank (pt bank century, tbk), 08
162.
Tinjauan yuridis business judgement rule pada dewan komisaris menurut
uu no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, 09
163.
Tinjauan yuridis eksekusi benda sebagai objek perjanjian fidusia
menurut uu.42 tahun 1999, 08
164.
Tinjauan yuridis keberadaan hakim ad hoc di pengadilan niaga, 07
165.
Tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan ekspor impor yang
menggunakan letter of credit, 08
166.
Tinjauan yuridis mengenai peranan lembaga arbitrase dalam
penyelesaian sengketa pasar modal di indonesia, 07
167.
Tinjauan yuridis mengenai prosedur kepabean dalam kegiatan ekspor
impor barang di pelabuhan berdasarkan uu no 17 tahun 2006 tentang kepabean, 08
168.
Tinjauan yuridis perjanjian franchise berdasarkan uu tentang hak
atas kekayaan intelektual, 08
169.
Tinjauan yuridis terhadap kedudukan benda tidak bergerak sebagai
jaminan dalam perjanjian kredit, 08
170.
Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kliring sebagai pengatur
arus pembayaran uang giral pada pt bri cab kisaran, 07
171.
Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sistem kontrak bagi hasil
dalam industri perminyakan, 08
172.
Tinjauan yuridis terhadap pengangkatan anak (adoptie) wni oelh
wna, 08
173.
Tinjauan yuridis terhadap penggunaan instrumen gugatan class
action dalam proses ganti rugi kasus-kasus korupsi di indonesia, 07
174.
Tinjauan yuridis terhadap perkawinan tanpa akta nikah menurut uu
no.1 tahun 1974 dan kaitannya dengan hukum islam, 08
175.
Tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan pemasang iklan berkaitan
dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen, 08
176.
Upaya bank dalam mencegah dan menyelesaikan terjadinya kredit
macet, 07
177.
Upaya bank dalam menjaga keamanan rahasia bank sebagai wujud
perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan, 08
178.
Upaya bank menjaga keamanan rahasia bank dalam rangka perlindungan
terhadap nasabah, 07
179.
Perkawinan antar agama ditinjau dari hukum islam
180.
Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap traditional
knowledge guna pembangunan ekonomi indonesia, 07
181.
Perlindungan hukum terhadap bank atas penerbitan latter of credit
(l/c) fiktif
182.
Kajian yuridis terhadap ketentuan dan tata cara pelaksanaan
pendaftaran usaha waralaba dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap
usaha kecil (suatu tinjauan kritis terhadap sinkronisasi produk perundangan
antara undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, peraturan
pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba dan surat keputusan menteri
perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor 250/mpp/kep/7/1997
tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba)
183.
Implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
mengenai pembayaran royalti terhadap lagu dan musik oleh pengguna komersial di
hotel surakarta
184.
Penyelesaian sengketa bisnis non litigasi di koperasi simpan
pinjam jasa cabang surakartaâ€
185.
Implementasi peraturan daerah kabupaten ngawi nomor 29 tahun 2002
tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga
186.
Tanggung jawab hukum pedagang perantara sepeda motor terhadap
pihak pembeli dan penjual ( studi pada gabungan pedagang perantara sepeda motor
penumping surakarta ), 08
187.
Implementasi agreement on trade related investment measures
(persetujuan tentang kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan)
oleh pemerintah indonesia
188.
Implementasi undang-undang republik indonesia nomor 41 tahun 2004
tentang wakaf tunai di kota surakarta
189.
Tinjauan tentang implementasi keputusan menteri kesehatan republik
indonesia nomor 1241/menkes/sk/xi/2004 tentang penugasan pt askes (persero)
dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (studi
di pt askes (persero) kantor cabang surakarta)
190.
Kedudukan dan tanggung jawab franchisee dalam perjanjian waralaba
di outlet kebab turki baba rafi cabang surakarta
191.
Efektifitas perda nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan atas
peraturan daerah kota surakarta nomor 4 tahun 2001 tentang retribusi pelayanan
persampahan / kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota
surakarta
192.
Implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
mengenai pembayaran royalti terhadap lagu dan musik oleh pengguna komersial di
hotel surakarta
193.
Pengembangan sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi
daerah di kabupaten sragen
194.
Pengaruh pembentukan otoritas jasa keuangan terhadap kewenangan
bank indonesia di bidang pengawasan perbankan,08
195.
Tindakan plagiarisme dalam tayangan televisi ditinjau dari
undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta,09
196.
Gugatan ganti rugi atas korban penggusuran oleh pemerintah atas
dasar perbuatan melawan hukum (pmh),09
197.
Hubungan hukum para pihak dan permasalahan dalam polis asuransi
jiwa berinvestasi “kado”, 08
198.
Tinjauan yuridis terhadap putusan komisi pengawasan persaingan
usaha nomor 19/kppu-l/2007 terhadap pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun
1999 berkaitan dengan persokongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha
pesaingnya yang dilakukan oleh emi south east asia, 09
199.
Analisis yutidis pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit
perbankan ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen : studi perjanjian kredit pt.bank x,08
200.
Implementasi daftar negatif investasi terhadap perusahaan publik:
studi pada pt. Indosat tbk – qtel, 09
201.
Pembatalan perjanjian sebagai perbuatan melawan hukum, 08
202.
Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam transaksi
derivatif,09
203.
Analsis pemberian kredit usaha rakyat pada pt. Bank y,09
204.
Perlindungan hukum terhadap hak konsumen obat-obatan atas
informasi obat yang beredar luas di pasaran ditinjau dari hukum perlindungan
konsumen: studi kasus tiga merek obat penghilang gejala flu, 08
205.
Analisis yuridis pelaksanaan privatisasi badan usaha milik negara (bumn)
di indonesia studi kasus pt. Krakatau steel (persero),09
206.
Analisis terhadap wewenang dan tanggungjawab penjamin emisi efek
dalam proses penawaran umu (initial public offiring/ipo) (studi kasus proses
penawaran umum perdana pada pt. Wahanaartha harsaka tbk.),09
207.
Perbedaan proses pengajuan keberatan terhadap putusan bpsk sebelum
dan sesudah perma no.1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan
terahadap putusan bpsk, 09
208.
Penghentian penyidikan berdasarkan asas oportunitas oleh jaksa
agung, 08
209.
Dugaan terjadinya penyalahgunaan oligopoli pada penyelenggaraan
kedelai impor, 08
210.
Perwalian anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam studi
kasus putusan pengadilan agama nomor 258/pdt.g/2008/pa.jt dan nomor
02/pdt.p/2007/pa.jt,09
211.
Dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam jasa pelayanan taksi di
batam, 09
212.
Perizinan penanaman modal: studi di prvinsi dki jakarta, 09
213.
Penyalahgunaan short selling dalam transaksi perdagangan efek,
analisis kasus : the blackstone group dan ads corp. Melawan paul berliner, 09
214.
Akuisisi pt.indofood sukses makmur terhadap pt.indomarco adi prima
sebagai distributor makanan olahan ditinjau dari hukum persaingan usaha, 09
215.
Penetapan pkpu yang mengakibatkan permohonan kasai oleh kreditor
lain atas pt. Argo pantes tbk., 08
216.
Perlindungan hukum bagi konsumen pemanfaat jasa pengobatan
tradisional (studi kasus : kelalaian pelaku usaha pembesaran alat vital pria di
menteng), 09
217.
Analisis prinsip mengenal nasabah (know your customer) oleh
perusahaan efek di indonesia dalam studi kasus transaksi saham pt. Sugi
sumapersada tbk dan pt arona binasejati tbk,09
218.
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank terhadap pemberian kredit
dengan agunan berupan tanah (studi kasus bank x), 09
219.
Peranan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk)
dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang,09
220.
Pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh warga
masyarakat di indonesia, 09
221.
Analisis yuridis mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian
waralaba menurut pp no. 42 tahun 2007 mengenai waralaba (studi pada pt.x dan
pt.cahaya hatindo), 09
222.
Penarikan royalti hak cipta lagu oleh yayasan karya cipta
indonesia (ykci) berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta,
09
223.
Analisis aspek legalitas transaksi efek short-selling pada masa
krisis keuangan (studi kasus: penghentian sementara perdagangan bursa efek
indonesia tanggal 8-10 oktober 2008 disebabkan penurunan harga secara tajam
terkait indikasi short-selling),09
224.
Peredaran produk permen impor ditinjau dari undang-undang nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus: peredaran produk permen
white rabbit),09
225.
Tugas bank indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip
kehati-hatian dalam program kredit usaha rakyat (kur),09
226.
Merger bank cimb niaga dengan bank lippo sebagai dampak penerapan
single presence policy di indonesia, 08
227.
Dugaan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan
– perusahaan farmasi di indonesia dalam penetapan harga obat genetik,08
228.
Penerapan uitvoerbaar bij voorrad dalam putusan hakin pada
pengadilan tingkat pertama (studi kasus: putusan perkara perdata register
nomor:89/pdt.g/2005/pn.tng.), 09
229.
Pelaksanaan kebijakan layanan syariah (office channerling) pada
btn unit usaha syariah (uus), 09
230.
Pencatatan saham lewat belakang (backdoor listing) dengan cara
melakukan akuisisi (studi kasus: akuisisi) pt fatrapolindonusa industri tbk.
Oleh titan international corp.sdn.bhd), 08
231.
Hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat lembaga penyiaran
televisi swasta dalam kaitan dengan penggunaan frekuensi televisi, 09
232.
Perlindungan hukum terhadap konsumen listrik atas pemadaman
listrik oleh pt. Pln (persero) ditinjau daru perspektif undang-undang nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 08
233.
Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa internet
pt. First media, tbk, 08
234.
Metode reasuransi quota share treaty ditinjau dari hukum
perjanjian, 09
235.
Penanaman modal asing di bidang telekomunikasi: studi tentang
investasi qatar telecom (qtel) di indonesia, 09
236.
Tinjauan yuridis tanggung jawab nahkoda dalam pengangkutan
barang,08
237.
Eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam hukum acara
perdata (studi kasus: gugatan citizen lawsuit gerakan rakyat penyelmat blok
cepu), 09
238.
Analisis kemungkinan penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandigheden) dalam perjanjian kerjasama interkoneksi antara pt
telekomunikasi seluler dan pt. Natrindo telepon seluler, 08
239.
Tinjauan yuridis terhadap klausula baku sebagai satu perjanjian
dilihat dari sisi kitab undang-undang hukum perdata dan uupk (studi kasus:
pembataan klausula baku pada tiket maskapai lion air oleh pengadilan negeri
jakarta pusat), 09
240.
Status personal spv dalam kasus penerbitan surat utang piutang pt
indah kiat pulp & paper tbk. (putusan pengadilan bengkalis nomor
05/0dt.g/2003/pn.bks),08
241.
Keterbukaan informasi pelaksanaan penawaran umum oleh calon emiten
di tengah masalah penghentian kegiatan usaha anak perusahaan : studi kasus
penawaran umum p.t. Bayan resources, tbk., 09
242.
Good corporate governance dalam penjualan tanker vlcc pertamina,
09
243.
Kajian terhadap posisi perempuan dalam perkawinan campuran
berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 dan undang-undang nomor 62 tahun
1958, 08
244.
Aspek hukum perjanjian penambahan fasilitas kredit (refinancing)
sebagai addendum perjanjuan kredit modal kerja, 09
245.
Penitipan kolektif pada pt. Kustodian sentral efek indonesia dalam
kaitannya dengan sistem perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading), 08
246.
Tanggung jawab perdata bidan dalam pertolongan persalinan di rumah
sakit (studi kasus mesdiwanda sitepu melawan bidan herawati, rumah sakit pasar
rebo, dan pemerintah republik indonesia cq menteri kesehatan republik
indonesia), 09
247.
Kedudukan anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (surrogate
mother) ditinjau dari hukum kekeluargaan islam,09
248.
Penggunaan pasal inkonstitusional dalam putusan perkara pidana di
pengadilan negeri (studi kasus putusan no. 1411/pid.b/2006/jkt.pst), 09
249.
Analisa yuridis terhadap pemboncengan ketenaran merek asing
terkenal untuk barang yang tidak sejenis (kasus merek intel corporation lawan
intel jeans), 09
250.
Unifikasi kebiasaan (custom) internasional mengenai documentary
credit di dalam uniform customs and practice for documentery credit 600 tahun
2007, 09
251.
Restrukturisasi utang dengan pola konversi utang menjadi saham
(debt equity swap) studi kasus pkpu pt argo pantes tbk. Dan pt sekar laut
tbk,09
252.
Kewajiban divestasi pada penanaman asing dibidang pertambangan
umum (studi kasus perjanjian kontrak karya antara pt. Newmont nusa tenggara
dengan pemerintah indonesia), 08
253.
Tinjauan terhadap harta bersama (syirkah) suami isteri dalam hal
permohonan sita marital (maritale beslaag) berdasarkan hukum islam (studi kasus
perkara no. 549/pdt.g/2007/ipa. Jp), 09
254.
Wanprestasi dalam perjajian pemborongan pekerjaan bangunan/jasa
(studi kasus perjanjian pemeliharaan jalan dan jembatan di merauke),09
255.
Syarat-syarat pemberian kuasa ditinjau dari segi hukum acara
perdata indonesia (studi kasus no. 316/pdt.g/pn.jkt. Pst antara pt. Manggala
dwi lestari dengan pt. Asuransi prima perkasa internasional), 09
256.
Pemeringkatan efek terhadap reksadana pendapatan tetap, 08
257.
Akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing dalam perspektif hukum
perbankan (studi kasus: akusisi bank ekonomi oleh hsbc), 08
258.
Perlindungan hukum terhadap investor di daerah kegiatan
penyimpanan minyak bumi berdasarkan undang-undang penanaman modal,09
259.
Perlindungan konsumen pengguna jasa ketenagaan listrik : studi
kasus penerapan tarif dasar listrik (tdl) oleh pt. Pln (persero), 09
260.
Penerapan prinsip good corporate governance (gcg) terkait dengan
penerbitan prospektur pt. Adaro energy tbk, 09
261.
Aspek hukum perikatan dalam perjanjian pinjam meminjam pada
koperasi simpan pinjam (studi kasus: kospon jasa), 09
262.
Kesalahan penerapan hukum terhadap kasus jagung di kediri (studi
terhadap penerapan uu nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman
dan uu nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dalam putusan pn
kediri nomor 515/pid.b/2005/pn.kdi), 09
263.
Tinjauan hukum perdata internasional atas putusan perkara
kepailitan badan hukum asing oleh pengadilan niaga indonesia (studi kasus:
putusan mari no 033k/n/2006 jo. Putusan pengadilan niaga
no.16/pailit/2006/pn.niaga.jkt pst dan putusan pengadilan niaga no. 03/pailit
pn.niaga.jkt.pst.),08
264.
Analisis perjanjian kerja jangka waktu tertentu terhadap karyawan
pada pt gapura angkasa berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, 09
265.
Tinjauan yuridis mengenai pengaturan lembaga pengangkatan anak
(adopsi) dan hak mewaris anak angkat, 08
266.
Manipulasi laporan keuangan oleh emiten yang bergerak sebagai
perusahaan efek (analisis kasus pt. United capital indonesia, tbk), 09
267.
Tinjauan persaingan usaha penjualan bahan bakar minyak (bbm) pada
industri hilir (studi kasus penunjukkan langsung dan lelang penyediaan bbm
bersubsidi), 08
268.
Dugaan praktek kartel yang dilakukan oleh penyedia jasa telepon
seluler dalam penetapan tarif sms (short message service) ditinjau dari hukum
persaian usaha,08
269.
Tinjauan yuridis mengenai pembatasan tanggung jawab pelaku usaha
dalam perjanjian berlangganan layanan sirkit sewa (studi kasus perjanjian
leased line acces service),09
270.
Analisis kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (kppu) dalam
menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap pelaku usaha yang
terbukti melakukan persekongkolan tender, 09
271.
Tinjauan yutidis joint venture agreement menurut kitab
undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang
penanaman modal, 09
272.
Analisis yuridis mengenai kebijakan system payment point online
bank oleh pt.pln (persero) ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, 09
273.
Unit usaha strategis – strategic business unit (“sbu”) sebagai
alrternatif sumber pendanaan di perguruan tinggi bhmn, 09
274.
Tinjauan yuridis mengenai implikasi uupt no. 40/2007 terhadap
corporate social responsibility (csr) perseroan terbatas dalam kegiatan usaha
pertambangan, 09
275.
Participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi ditinjau dari otonomi daerah (keikutsertaan bumd dalam participating
interst blok cepu), 09
276.
Hak asuh anak yang diberikan kepada ayah (studi kasus putusan
nomor 345/pdt.g/2007/pa.bks, nomor 878/pdt.g/2005/pajs dan nomor 904 dan nomor
904/pdt.g/2007/pajs),09
277.
Informed consent dokter spesialis nefrologi dengan pasien gagal
ginjal (studi kasus instalasi hemodialisis r.s. Pantai indah kapuk), 09
278.
Tinjauan hukum tentang pengambilalihan perusahaan terbuka: studi
kasus pengambilalihan saham pt. Bank internasional indonesia tbk. Oleh malayan
banking berhad (maybank), 08
279.
Aspek hukum perlindungan konsumen pada pengguna jasa transportasi
kereta api di wilayah jabodetabek ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun
1999 tentang perlindungan konsumen, 09
280.
Analisa hukum dan tanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan
barang lewat laut (studi kasus perjanjian bongkar muat), 09
281.
Kartu kredit sebagai bagian dari kredit tanpa agunan (ditinjau
dari aspek hukum perjanjia), 09
282.
Analisis perbandingan pembuatan perjanjian perkawinan di indonesia
dan new zealand, 09
283.
Aspek hukum pertanggungjawaban komisaris pt sarijaya permana
sekuritas atas dugaan penggelapan rekening efek nasabah,09
284.
Pembayaran klaim asuransi terhadap sebuah obyek barang yang diikat
oleh equipment lease agreement (studi kasus: putusan mahkamah agung nomor 2831
k/pdt/1996), 09
285.
Kewenangan catatan sipil mencatatkan perkawinan beda agama yang
mendapat penetapan pengadilan negeri menurut pasal 35 huruf a undang-undang nomor
23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, 09
286.
Kompetensi absolut peradilan agama dalam penyelesaian sengeketa
perbankan syariah yang menggunakan akta pemberian hak tanggungan, 09
287.
Aspek hukum perjanjian pada pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha
dan pembiaya konsumen (perjanjian pembiayaan konsemen pt.hd finance), 09
288.
Analisis perjanjian leasing kendaraan bermotor p.t.astra sedaya
finance, 09
289.
Permohonan wali adhol menurut hukum islam dan undang-undang nomor
1 tahun 1974 (studi kasus penetapan pengadilan agama kota tegal nomor
08/pdt.p/2008/pa.tg, nomor 10/pdt.p/2007/pa.tg dan nomor 11/pdt.p/2007/pa.tg),
09
290.
Pengawasan bank indonesia terhadap bank penerbit kartu kredit
(studi kasus: implementasi pada pt. Bank internasional indonesia, tbk), 09
291.
Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi pada label
pupuk ditinjau dari hukum perlindungan konsumen atas informasi pada label pupuk
ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, 09
292.
Analisis yuridis pertanggungjawaban apoteker di klinik ditinjau
dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, 09
293.
Asas hakim pasif dalam praktek peradilan perdata, 09
294.
Pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa di peradilan tata usaha
negara (tinjauan atas putusan pengadilan tata usaha negara jakarta no.
104/g/2008/ptun.jkt), 09
295.
Benturan kepentingan dalam kode etik advokat indonesia dan
undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat analisa
putusan sidang pelanggaran kode etik advokat todung mulya lubis, 09
296.
Perkawinan di bawah umur ditinjau dari segi hukum islam dan
undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, 09
297.
Pengaturan perkawinan dan penceraian bagi anggota polri sebagai
pegawai negeri pada polri ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan, 09
298.
Hak asuh anak dibawah umur akibat percerian menurut undang-undang
no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan australia family law act 1975 (suatu
perbandingan), 09
299.
Larangan pemegang saham pura-pura dalam perundang-undangan
indonesia, 09
300.
Analisis hukum akuisisi perubahan terbuka dan perusahaan tertutup
(studi kasus pt.bumi resources tbk terhadap pt. Darma henwa tbk, pt. Fajar bumi
sakti dan pt pendopo energi batubara), 09
301.
Analisis perjanjian operasi bersama (joint operating agreement)
dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (studi kasus perjanjian operasi
bersama antara x dan y), 09
302.
Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bagi investasi
usaha di bidang perikanan (tinjauan terhadap peraturan menteri kelautan dan
perikanan nomor : per.05/men/2008), 09
303.
Analisis klausula cessie sebagai jaminan dalam perjanjian
penyerahan hasil jalan tol, 09
304.
Pengecualian jangka waktu surat kuasa membebankan hak tanggungan
(skmht) terkait pemberian fasilitas kredit pemilik rumah sederhana pada bank
tabungan negara, 09
305.
Analisisâ perjanjian distributor antara pt.x dengan pt.y
ditinjau dari aspek hukum perjanjian indonesia, 09
306.
Benturan hukum dalam penyelesaian piutang bank bumn (analsis
penyelesaian piutang bank mandiri), 09
307.
Saat lahirnya perikatan pada jual beli melalui media elektronik
(e-commerce) menurut hukum perdata barat dan hukum islam (studi kasus pada
situs www.yesasia.com), 09
308.
Implementasi ketentuan persaingan curang menurut konvensi paris
dalam undang-undang no.15 tahun 2001 tentang merek, 09
309.
Distribusi pasokan film pada penyelenggaraan usaha perbioskopan di
indonesia ditinjau dari undang-undang no.5 tahun 1999 tenang larangan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan undang-undang no.19 tahun 2002
tentang hak cipta, 09
310.
Analisis yuridis terhadap penghapusan pendaftaran merek akibat
merek tidak diprergunakan dalam kegiatan perdagangan, 09
311.
Kontrak versus undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan
terbatas: analisis pengecualian hak memesan saham terlebih dahulu dalam
eksekusi gadai saham, 09
312.
Pelaporan perkawinan beda kewarganegaraan pada catatan sipil dki
jakarta serta keabsahan perjanjian perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri
(analisis tanda bukti laporan perkawinan campuran internasional nomor
132/khs/ai/2009/2009), 09
313.
Aspek hukum perjanjian dalam surat penawaran pemberian kredit dan
perjanjian kredit modal kerja di pt. Bank x (persero), tbk, 09
314.
Analisis perjanjian sewa menyewa safe menyewa safe deposit box pt
bank internasional indonesia tbk. Ditinjau dan undang-undnag nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen, 09
315.
Prosedur perceraian dan akibatnya yang dilakukan pegawai negeri
sipil dilingkungan pemerintah daerah khusus ibukota jakarta (menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku), 09
316.
Penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit
syariah (dirham card) oleh bank danamon syariah ditinjau dari sudut hukum
perlindungan, 09
317.
Analisis terhadap jual-beli cakram keras (media penyimpanan data)
bekas menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, 09
318.
Pengajuan alat bukti sebelum tahap replik dan duplik sebagai dasar
pertimbangan hakin dalam membuat putusan sela (studi kasus perkara perdata
nomor 30/pdt.g/2007/pn.jkt.ut), 09
319.
Pembuktian sengketa paten metode bisnis di pengadilan niaga :
studi kasus pembatalan paten sistem dan metode untuk pembayaran penjualan tiket
melalui fasilitas on-line perbankan oleh pt garuda indonesia (persero), 09
320.
Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran daur ulang
makanan kadaluwarsa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, 09
321.
Pembatalan pengalihan hak atas merek (studi tentang putusan
no.82/b/201/pt tun jkt, 09
322.
Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan
kimia obat ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, 09
323.
Analisis pelanggaran paten produk dalam kasus rubik’s cube, 09
324.
Pelaksanaan hak asus anak atas penetapan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap di indonesia (studi kasus penetapan no.
946/pdt.p/1998/pn.sby) ,09
325.
Perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan (studi kasus:
pengaduan para pembeli perumahan bii residence ke badan penyelesaian sengketa
konsumen (bpsk) propinsi dki jakarta), 09
326.
Analisis yuridis terhadap penjualan suatu produk barang/jasa yang
diletakkan dengan barang / jasa lainnya ditinjau dari praktek niaga negatif dan
undang-undang perlindungan konsumen, 09
327.
Tinjauan yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian pengiriman
barang oleh pt.citra van titipan kilat (pt.cv tiki) menurut undang-undang nomor
8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 09
328.
Perbandingan yuridis pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di
indonesia dan di belanda, 09
329.
Kewenangan lembaga penjamin simpanan dalam likuidasi bank yang
berbentuk hukum perusahaan daerah, 09
330.
Perbandingan bentuk pengusaha pertambangan batubara berdasarkan
undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
dengan undang-undangan nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan
batubara, 09
331.
Pembinaan koperasi oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor
25 tahun 1992 tentang perkoperasian dalam rangka pemberdayaan perempuan melalui
program perkassa, 09
332.
Analisis yuridis terhadap dugaan persaingan usaha yang tidak sehat
dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di kabupaten badung,
pr0pinsi bali, 09
333.
Penyertaan modal sementara oleh lembaga penjamin simpanan sebagai
upaya penyelamatan bank gagal (studi kasus: pt. Bank century, tbk),09
334.
Tanggung jawab hukum akuntan publik atas opini terhadap laporan
keuangan (studi kasus: pt kimia farma tahun 2001), 09
335.
Tinjauan yuridis : perbandingan tentang aspek investasi di bidang
pertambangan di indonesia antara uu no. 11 tahun 1967 tentang
ketentuan-ketentuan pokok pertambangan & uu no. 4 tahun 2009 tentang
pertambangan mineral dan batubara, 09
336.
Analisa hukum pembandingan pembagian sisa hasil usaha dalam badan
usaha koperasi dengan pembagian keuntungan dalam perseroan terbatas, 09
337.
Tinjauan yuridis pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke
dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha berdasarkan uu no.8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen dan uu no.9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau
barang, 09
338.
Perlindungan investor dalam aksi pembelian kembali saham melalui
pasar modal, 09
339.
Pelanggaran hukum perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk
plastik berbahaya sebagai kemasan makan dan minum, 08
340.
Analisis lembaga kekuasaan orang tua pasca perceraian menurut
undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dihubungkan dengan
konsep perlindungan anak menurut undang-undang no.23 tahun 2002, 08
341.
Akibat hukum wanprestasi reksadana dikaitkan dengan perlindungan
hukum terhadap investor, 09
342.
Analisis hukum mengenai penerapan ketentuan pajak pada transaksi
kartu kredit, 10
343.
Analisis hukum terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa oleh
dinas kelautan dan perikanan sumatera utara, 10
344.
Analisis kausalitas antara investasi dan pertumbuhan ekonomi di
kota medan, 10
345.
Analisis mengenai sertifikat penitipan efek indonesia, 10
346.
Analisis terhadap pembelian kembali (buy black) saham bumn melalui
pasar modal, 09
347.
Analisis yuridis terhadap upaya penyelesaian piutang negara macet
dalam praktik, 10
348.
Aspek globalisasi prinsip akuntabilitas dalam penanaman modal
berdasarkan undang-undang, 10
349.
Aspek hukum dalam perjanjian leasing ditinjau dari peraturan
menteri, 10
350.
Aspek yuridis terhadap hubungan pt. Pln (persero) wil. Sumut
dengan cv. Yapindo, 10
351.
Bentuk-bentuk csr sebagai tanggung jawab perseroan terbatas
terhadap masyarakat
352.
Buyback (pembelian kembali saham ) sebagai perlindungan modal dan
kekayaan perseroan terbatas, 10
353.
Corporate social responsibility yang dilakukan pt. Pertamina ep
field pangkalan susu terhadap masyarakat sekitar, 10
354.
Hak pemeliharaan dan kewajiban memberi nafkah terhadap anak di
bawah umur akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama di kota
binjai, 10
355.
Kendala-kendala yang dihadapi badan penyelesaian sengketa konsumen
dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, 10
356.
Lembaga trusts di indonesia, 10
357.
Pelaksanaan analisis terhadap tanah dan bangunan sebagai jaminan
hutang dalam kaitannya, 10
358.
Pelaksanaan asuransi sosial pada pt jasa raharja (persero) cabang
medan terhadap korban kecelakaan penumpang dalam lalu lintas pengangkutan
darat, 09
359.
Pelaksanaan eksekusi sita jaminan dalam proses peradilan menurut
rbg, 10
360.
Pelaksanaan perdagangan alat-alat berat dan mekanisme pembayaran
pada pt united tractors, 10
361.
Penerapan manajemen risiko sehubungan dengan pengelolaan risiko
kredit, 10
362.
Pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah di indonesia, 10
363.
Peran bank indonesia (bi) dalam penyelesaian sengketa antara bank
dengan nasabah, 10
364.
Peranan lembaga pembiayaan ekspor indonesia terhadap usaha kecil
dan menengah berdasarkan uu no 2 tahun 2009, 10
365.
Peranan wakil pialang berjangka dalam melakukan transaksi kontrak
berjangka, 10
366.
Perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran pajak bumi dan
bangunan, 10
367.
Perlindungan hukum hak cipta terhadap iklan di tv, 10
368.
Perlindungan hukum terhadap investor atau pihak ketiga dalam
laporan keuangan menyesatkan di pasar modal, 10
369.
Perlindungan hukum terhadap investor pasar modal apabila emiten
gagal bayar (default) di dalam perdagangan obligasi secara elektronik, 10
370.
Perlindungan hukum terhadap nasabahâ investor dalam
transaksi forex margin trading pada perusahaan pialang berjangka, 10
371.
Perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam
perjanjian jual beli, 10
372.
Tanggung jawab dan wewenang penjamin dalam kepailitan perseroan
terbatas (pt), 10
373.
Tanggung jawab direksi perseroan terbuka dalam kerangka good
corporate governance, 10
374.
Tanggung jawab pengawasan bank indonesia terhadap perbankan
syariah, 10
375.
Tanggung jawab perusahaaan angkutan barang terhadap barang
kiriman, 10
376.
Tinjauan hukum penyelesaian pengaduan nasabah berdasarkan pbi
no.77pbi2995 jo. No. 1010pbi2008 dikaitkan dengan uu perlindungan konsumen, 10
377.
Tinjauan hukum terhadap hak dan kewajiban anak dan orang tua
ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan hukum islam, 10
378.
Tinjauan yuridis pendirian yayasan oleh orang asing berdasarkan
peraturan pemerintah no 63 tahun 2008, 10
379.
Tinjauan yuridis restrukturisasi perusahaan sebagai upaya untuk
mencegah terjadinya kepailitan, 10
380.
Tinjauan yuridis tentang reksadana syariah sebagai alternatif
investasi bagi investor, 10
381.
Tinjauan yuridis terhadap pemegang unit penyertaan kontrak
investasi kolektif efek beragun aset, 10
382.
Tinjauan yuridis terhadap perkembangan lembaga penjamin simpanan
(lps) sebagai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dan kaitannya
dengan bank syariah, 10
383.
Tinjauan yuridis waralaba (franchise) sebagai perjanjian innominat
menurut kitab undang-undang hukum perdata indonesia, 10
384.
Transaksi jual beli melalui media elektronik ditinjau dari uu no
11 tahun 2008, 10
385.
Perumusan locus dan tempus delicti surat dakwaan oleh penuntut
umum dalam perkara kejahatan penyalahgunaan kartu kredit / credit card fraud
(studi kasus di kejaksaan negeri surakarta), 08
386.
Pelaksanaan pembukaan rekening nasabah bank oleh penyidik guna
kepentingan penyidikan perkara korupsi (studi kasus di kejaksaan negeri
sukoharjo), 09
387.
Peranan kurator dalam penanganan perkara kepailitan berdasarkan
undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang, 09
388.
Analisis hukum terhadap money laundering dalam kaitannya dengan penerapan
rahasia bank pada perbankan indonesia, 08
389.
Pelaksanaan lelang proyek pembangunan bendung sapon dengan dana
japan bank for international cooperation official development assistance (jbic
oda) loans ( studi kasus di departemen pekerjaan umum direktorat jenderal
sumber daya air satuan kerja non vertikal tertentu (snvt) irigasi andalan
propinsi daerah istimewa jogjakarta ), 08
390.
Penyelenggaraan seni pertunjukan teater sebagai ekspresi hak seni
dan budaya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia menurut undang undang
dasar 1945, 08
391.
Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di pt. Indatex
karanganyar, 08
392.
Tinjauan yuridis mengenai larangan mengikuti seleksi cpns bagi
guru dalam perjanjian kerja waktu tertentu di ppmi assalaam sukoharjo, 09
393.
Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian phk di dinas tenaga kerja
kota surakarta, 08
394.
Implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2006 tentang tenaga
honorer di lingkungan pemerintah kabupaten wonogiri 08
395.
Pengawasan pemenuhan upah minimum kota (umk) pada perusahaan
swasta oleh dinas tenaga kerja kota surakarta, 08
396.
Peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan
kerja di kabupaten sukoharjo,08
397.
Peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
antara pekerja dengan pengusaha pada dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk
kabupaten sukoharjo, 08
398.
Perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian pemborongan
pekerjaan secara outsourcing antara pt pln (persero) dengan pt radite kasih
julung kembang di kota surakarta, 07
399.
Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan terhadap praktek outsourcing di surakarta (studi di dinas
tenaga kerja surakarta),08
400.
Perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian pemborongan
pekerjaan secara outsourcing antara pt pln (persero) dengan pt. Musdipa inti
sejahtera di kabupaten wonogiri, 09
401.
Analisis yuridis putusan perkara pelanggaran ketentuan upah
minimum kota di pengadilan negeri surakarta (putusan pengadilan negeri
surakarta no.361/pid.b/2007/pn.ska) 09
402.
Perlindungan hukum terhadap buruh perempuan di cv trias adhicitra
sukoharjo 09
403.
Eksistensi perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja wanita,
07
404.
Peranan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan advokasi hukum
terhadap pekerja anak, 08
405.
Perlindungan dan jaminan hukum penyerahan sebagian pekerjaan pada
pihak lain (outsourcing) dalam uu, 08
406.
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing di sumut, 07
407.
Sistem pengupahan pada pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh
harian lepas ditinjau dari permenakertrans no. 17 tahun 2005 tentang komponen
pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (studi pengupahan pada pt.
Arwana mas indonesia), 07
408.
Peranan kantor perwakilan indonesia di luar negeri dalam
melindungi tenaga kerja wanita, 08
409.
Analisis yuridis pernjanjian kerja di kalangan pekerja migran
indonesia perempuan difasilitasi oleh pelaksana penempatan tenaga kerja
indonesia swasta (pptkis), 09
410.
Pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat sebagai perlindungan
bagi buruh/pekerja (studi kasus di beberapa perusahaan), 09
411.
Eksistensi serikat pekerja dalam pembuatan dan pelaksanaan
perjanjian kerja bersama guna mendukung produksi dan produktivitas kerja
412.
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di
malam hari, 10
413.
Telaah peraturan daerah tentang pencegahan maksiat dalam negara
kesatuan republik indonesia yang ber-bhineka tunggal ika (studi kasus di
provinsi gorontalo), 08
414.
Pelaksanaan kebijakan peralihan status kepegawaian pegawai negeri
sipil pusat menjadi pegawai negeri sipil daerah (studi kasus di pemerintah
kabupaten boyolali) 08
415.
Pelaksanaan kebijakan perijinan pembangunan base transceiver
station (bts)/ radio base station (rbs) di kota surakarta, 08
416.
Pelaksanaan pengawasan umum oleh badan pengawas dan pemeriksa
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten sukoharjo, 08
417.
Peranan pemerintah kota surakarta dalam pengelolaan terminal
penumpang ditinjau dari peraturan daerah kota surakarta nomor 2 tahun 2002
tentang terminal penumpang, 08
418.
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa
yang tidak mampu (studi kasus di pengadilan negri sukoharjo) , 08
419.
Efektivitas keberadaan paguyuban kader lingkungan hidup (pklh)
dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten karanganyar, 07
420.
Pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa (bpd)
terhadap kinerja kepala desa di desa jiwowetan, kecamatan wedi, kabupaten
klaten, 08
421.
Penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh
kelalaian mudharib di bank danamon syariah kantor cabang solo berdasarkan fatwa
dewan syariah nasional no. 07/dsn/mui/iv/2000 (studi kasus di bank danamon syariah
kantor cabang solo), 08
422.
Pelaksanaan peraturan daerah kota surakarta nomor 6 tahun 2002
tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil di kota
surakarta, 08
423.
Rencana tata kota dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan
city walk di surakarta, 08
424.
Analisis pertimbangan hakim pengadilan negeri boyolali dalam
menjatuhkan putusan bebas dan upaya hukum jaksa penuntut umum ( sebuah telaah
terhadap putusan no.155/pid.b/2006/pn.bi ), 09
425.
Analisis penerapan yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam memutus
perkara diluar dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (studi perkara di
pengadilan negeri boyolali), 08
426.
Pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama kaitannya dengan
pasal 22 huruf a undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
(studi di kota surakarta), 07
427.
Penggunaan bentuk surat dakwaan kombinasi oleh jaksa penuntut umum
(studi kasus di kejaksaan negeri surakarta), 08
428.
Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran uu keimigrasian oleh
ppns keimigrasian (studi kasus di direktorat jenderal imigrasi departemen hukum
dan ham ri), 07
429.
Tinjauan yuridis pelaksanaan penerapan produksi bersih dan
pengendalian pencemaran air pada industri kecil menengah batik di kampoeng
batik laweyan surakarta, 08
430.
Tinjauan yuridis tentang permintaan rehabilitasi dan ganti
kerugian dalam hubungannya dengan peninjauan kembali terhadap putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
431.
Implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 tentang
prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan negeri boyolali), 09
432.
Implikasi asas legalitas dalam hukum administrasi negara terhadap kelanjutan pembangunan pusat informasi
majapahit (pim) di mojokerto, 09
433.
Implementasi keputusan walikota surakarta nomor 9 tahun 2006
tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum di surakarta, 09
434.
Analisis dasar pengajuan kasasi penuntut umum dan pertimbangan
mahkamah agung dalam memutus perkara money politics dalam pemilihan kepala
daerah (studi putusan ma no. 15 k/ pid.sus/2007), 09
435.
Penerapan ketentuan pasal 64 kuhp tentang perbuatan berlanjut oleh
hakim pengadilan negeri surakarta, 08
436.
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap martabat hakim pengadilan
negeri surakarta dalam hal terjadi contempt of court dalam proses peradilan, 08
437.
Pelayanan publik dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan
asli daerah ( pad ) kabupaten sragen ( tinjauan yuridis penerapan one stop
service di badan pelayanan terpadu ( bpt ) sragen ), 08
438.
Implikasi peraturan kepala badan pengawas tenaga nuklir nomor 9
tahun 2006 setelah ratifikasi traktat non-proliferasi senjata-senjata nuklir
(npt), 08
439.
Peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di kepolisian
resor boyolali (studi implementasi pasal 115 kuhap), 08
440.
Pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa (bpd)
terhadap kinerja kepala desa di desa jiwowetan, kecamatan wedi, kabupaten
klaten, 08
441.
Peranan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan desa ( studi di desa danupayan kecamatan bulu kabupaten
temanggung ), 08
442.
Analisis putusan bebas hakim pengadilan negeri surakarta dalam
perkara pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya
( studi putusan hakim nomer : 368 / pid. B / 2008 / pn ska ), 09
443.
Implemetasi pasal 144 kuhap tentang perubahan surat dakwaan pasca
pelimpahan berkas perkara ke pengadilan ( studi kasus di kejaksaan negeri
sukoharjo ), 09
444.
Tinjauan yuridis pertimbangan hakim mahkamah agung dalam memeriksa
dan memutus permohonan kasasi kejaksaan agung ri terhadap putusan bebas perkara
pelanggaran ham di abepura papua dengan terdakwa brigjen pol.drs. Johny wainal
usman
445.
Implementasi kebijakan bupati sukoharjo dalam penegakan peraturan
daerah tingkat ii sukoharjo nomor 6 tahun 1993 tentang kebersihan, ketertiban
dan keindahan terhadap penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten
sukoharjo, 07
446.
Proses penyelenggaraan ibadah haji ditinjau dari sudut hukum
administrasi negara, 08
447.
Peranan dinas kebersihan dan pertamanan dalam pengelolaan sampah
di kabupaten karanganyar
448.
Analisis terhadap wewenang dan tanggung jawab penjamin emisi efek
dalam proses penawaran umum (initial public offering/ipo) (studi kasus proses
penawaran umum perdana pada pt. Wahanaartha harsaka tbk. ), 09
449.
Penundaan pelaksaan keputusan tender dalam sengketa tata usaha
negara pada ptun jakarta (studi kasus: putusan no. 167/g/2007/ptun.jkt), 09
450.
Upaya hukum status buruh sebagai kreditor separatis pada pailit
pt. Sindoll pratama di mahkamah konstitusi, 09
451.
Kuasa hukum pada pengadilan pajak, 09
452.
Hak siar ditinjau dari hukum hak cipta dan persaingan usaha:
analisa putusan kppu no.3/kppu-l/2008 tentang kepemilikan hak siar eksklusif
barcly’s premier leangue oleh astro group, 09
453.
Fungsi dan peranan pegawai negeri sipil (pns) dalam sistem
pengelolaan keuangan menurut peraturan pemerintah no.11 tahun 2002, 10
454.
Pemberdayaan pemerintahan desa dalam upaya mewujudkan otomomi
daerah, 10
455.
Tata cara masuknya pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu
sengketa tata usaha negara, 09
456.
Tinjauan hukum terhadap mekanisme pelaksanaan pengawasan pegawai
negeri sipil, 10
457.
Tugas pokok bappeda dalam sistem pemerintahan daerah, 10
458.
Hubungan hukum antara pemain sepak bola dengan psim yogykarta, 05
459.
Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce, 05
460.
Kebijakan penerapan pajak penghasilan perorangan dan badan usaha
tetap (b.u.t) dalam sistem usaha dagang multi level marketing di yogyakarta, 04
461.
Perjanjian kredit pemilikan rumah (kpr) pada bank btn cabang
yogyakarta, 05
462.
Efektivitas dalam melakukan kontrol terhadap pengendalian dampak
lingkungan khususnya pada perusahaan kuningan di juwana, kabupaten pati
463.
Hubungan tata kerja antara dprd dengan pemerintah daerah menurut
uu no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 06
464.
Implementasi pasal 22 undang-undang anti monopoli terhadap
persekongkolan dalam tender (studi terhadap putusan kppu mengenai kasus
penjualan tanker pt. Pertamina), 05
465.
Tinjauan yuridis terhadap kekuatan kuitansi sebagai alat bukti
pembayaran atas adanya gugatan wanprestasi (studi kasus putusan pengadilan
negeri cilacap no.24/pdt.g/1999/pn.clp), 05
466.
Penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya undang-undang
nomor 22 tahun 1999 di kabupaten blora
467.
Pelaksanaan fungsi legislasi dprd berdasarkan undang-undang nomor
22 tahun 1999 (studi kasus di kabupaten klaten), 04
468.
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemerintah kota yogyakarta
dengan pt. Perwita karya tentang pembangunan dan pengelolaan terminal penumpang
tipe a di giwangan kota yogyakarta, 04
469.
Pelaksanaan transaksi gadai tanah menurut hukum adat di kecamatan
berbah kabupaten sleman, 06
470.
Peranan menteri dalam negeri dalam pembatalan peraturan daerah menurut
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
471.
Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya musik di
jogjakarta, 05
472.
Peranan partai politik dalam proses demokrasi di indonesia, 04
473.
Kajian yuridis terhadap undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah dalam pengaturan otonomi desa, 05
474.
Pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan wartel antara pt. Telkom
dengan pengelola wartel di kodya yogyakarta, 01
475.
Tinjauan yuridis mengenai kebijakan pentarifan tunggal pajak
penghasilan badan dalam sistem keuangan negara,05
476.
Perlindungan hukum terhadap pembeli melalui e-commerce, 05
477.
Konsekwensi logis yuridis berlakunya undang undang tentang pers
terhadap kebebasan pers
478.
Peranan menteri dalam negeri dalam sistem pemerintahan republik
indonesia (tinjauan yuridis pasal 17 undang-undang dasar 1945), 05
479.
Pelaksanaan hak dan kewajiban calon pegawai negeri sipil (
tinjauan berdasarkan uu nomor 8 tahun 1974), 94
480.
Pengangkatan anak warga negara indonesia oleh orang asing (studi
di pengadilan negeri malang), 99
481.
Pernikahan antara muslim dan non muslim (kajian komparasi antara
hukum perkawinan indonesia dengan imam madzhab), 04
482.
Tanggung jawab pihak hotel dalam perjanjian penitipan barang di
hotel ambarukmo yogyakarta
483.
Pelaksanaan pewarisan di kalangan warga keturunan tionghoa menurut
hukum adat di kecamatan godomanan yogyakarta, 05
484.
Peranana pejabat pembuat akta tanah menurut peraturan pemerintah
nomor 24 tahun 1997 dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah (studi di kantor
notaris dan ppat tenggarong kebupaten kutai kalimantan timur), 98
485.
Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada
perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan tengaran
kabupaten semarang, 08
486.
Penentuan pencipta atas lagu “23 juli†dan penyelesaian
sengketanya (studi kasus sengketa antara pihak thomas “gigi†dan dj. Riri
melawan pt. Rapi films), 06
487.
Perjanjian kerjasama pembiayaan pekerjaan site akuisisi (sitac) pt
excelcomindo pratama tbk antara pt boer properti indonesia dengan pt laras surya
mandiri
488.
Penentuan pencipta atas lagu “23 juli†dan penyelesaian
sengketanya (studi kasus sengketa antara pihak thomas “gigi†dan dj. Riri
melawan pt. Rapi films)
489.
Pemakaian merek dan hubungannya dengan persaingan yang melawan
hukum
490.
Pelaksanaan tanggung jawab pt garuda khususnya pengangkutan
491.
S faktor-faktor yang mendorong dipergunakan bentuk usaha
persekutuan komanditer
492.
Transaksi efek dalam sistem perdagangan tanpa warkat di bursa efek
jakarta
493.
Suatu tinjauan tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa
494.
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum sejak berlakunya keppres nomor 55 tahun 1993 di kabupaten daerah tingkat
ii sleman
495.
Peranan lurah desa dalam sistem pemerintah desa menurut
undang-undang no.32 tahun 2004 ttg pemerintah desa/2006
496.
Sistem pembayaran hutang, bagi hasil dan perlindungan hukumnya
bagi pemegang obligasi syariah mudharabah pt. Indosat , jakarta
497.
Peranan lurah dalam sistem pemerintahan desa di desa srikayangan
kec. Sentolo kab. Kulonprogo/2003
498.
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Kereta api (persero)
dengan pt. Jasa raharja (persero) tentang asuransi kecelakaan penumpang kereta
api di bandung – 05
499.
Pernikahan antara muslim dengan non muslim ( kajian komparasi
antara hukum perkawinan indonesia dengan imam madzhab)
500.
Perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer menurut
undang-undang hak cipta
501.
Tinjauan terhadap pelaksanaan uu nomor 3 tahun 1992 tentang
jaminan sosial tenaga kerja (pelaksanaan program jaminan pemeliharaan
kesehatan) di pt kereta api indonesia (persero ) daerah operasi vi yogyakarta
502.
Sistem pembayaran hutang, bagi hasil dan perlindungan hukumnya
bagi pemegang obligasi syariah mudharabah pt. Indosat , jakarta
503.
Pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di pt radio geronimo
yogyakarta
504.
Pertangungjawaban perdata manajer investasi terhadap investor yang
dirugikan dalam reksa dana
505.
Perkawinan beda agama perseptif hkum islam dan hukum indonesia
(studi kasus di desa purwobinangun , pakem sleman)
506.
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Telkom dengan
pengelola warung telekomunikasi dalam melayani jasa telekomunikasi di kotamadya
surakarta
507.
Tinjauan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota
yogyakarta
508.
Penerapan tarif pajak kendaraan bermotor setelah berlakunya
undang-undang nomor 22 tahun 1999 di kab bantul, 04
509.
Bank air susu ibu dan implikasinya dalam hukum perkawinan islam
(studi pemikiran yusuf al-qaradawi), 04
510.
Pelaksanaan perkawinan poligami di wilayah kabupaten bantul
setelah berlakunya undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, 04
511.
Cek mundur dan permasalahannya dalam praktek di daerah istimewa yogyakarta,
95
512.
Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada lembaga keuangan mikro
karya mandiri, kuningan jawa barat, 08
513.
Pelaksanaan hak dan kewajiban calon pegawai negeri sipil (tinjauan
berdasarkan uu nomor 8 tahun 1974), 94
514.
Hak dan kewajiban tunggu tubang terhadap hukum waris adat semendo
(darat) sumatera selatan di tinjau dari segi hukum islam, 91
515.
Upaya perlindungan terhadap obyek wisata situs dan cagar budaya
candi boko menurut undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya,
07
516.
Pelakasanaan ketentuan pasal 61 ayat (3) peraturan pemerintahan
nomor 24 tahun 1997 tentang jangka waktu pendaftaran peralihan hak milik atas
tanah karena pewarisan di kabupaten sleman, 07
517.
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek di
indonesia, 01
518.
Perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk air minum isi
ulang di kawasan umbulharjo yogyakarta, 09
519.
Suatu tinjauan tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa (study
kasus tanah kas desa sumberharjo kecamatan prambanan kabupaten sleman propinsi
daerah istimewa yogyakarta), 05
520.
Transaksi efek dalam sistem perdagangan tanpa warkat di bursa efek
jakarta , 04
521.
Penegakan hukum peraturan daerah nomor 18 tahun 2002 tentang
pengelolaan kebersihan di kota jogjakarta , 04
522.
Aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara (studi atas pemikiran
ibnu khaldun) , 04
523.
Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tabungan haji di
perusahaan asuransi bumi putera temanggung tahun 1990-2000 , 03
524.
Pengangkatan anak wni oleh orang asing – 99
525.
Tanggung jawab penerbit terhadap penerbitan bilyet giro yang tidak
ada dananya – 99
526.
Deposito sebagai jaminan pemberian kredit pada bank – 99
527.
Problematika perwakapan tanah hak milik dan cara penyelesaian
(studi di kua kec. Gondang legi kab. Malang) – 97
528.
Tanggung jawab perusahaan pengalengan udang terhadap konsumen yang
dirugikan [studi kasus perusahaan pengalengan udang di situbondo] – 99
529.
Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sistem kontrak bagi hasil
minyak dan gas bumi antara pn pertamina balikpapan dengan union oil company
(uno gal) studi di pn pertamina balikpapan – 99
530.
Penerapan pejabat pembuat akte tanah menurut peraturan pemerintah
no. 24 th 1997 dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah [studi di kantor
notaris dan ppat tenggarong kaltim] – 98
531.
Perbandingan kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan menurut
hukum adat bali dan hukum islam – 97
532.
Peran koperasi pegawai negeri dalam meningkatkan kesejahteraan
anggota di kodya yk – 97
533.
Peranan dan tanggung jawab pt. Aserindo sebagai penjamin sureti
bond wilayah jateng diy – 02
534.
Pertanggung jawaban perdata manajer investasi terhadap investor
yang dirugikan dalam reksa dana – 03
535.
Kedudukan hukum petok d dalam pembuktian hak milik atas tanah
setelah berlakunya undang-undang no. 5 th 1960 – 01
536.
Gugatan pembatalan piutang dan lelang negara (pelelangan negara wilayah
bandung ii jabar) – 02
537.
Tinjauan yuridis tentang alasan perceraian karena istri menjadi
tki di pengadilan agama bantul – 04
538.
Upaya penyaluran pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat fisik
di kota yk – 04
539.
Tanggung jawab lessor dalam perjanjian leasing dengan sistem
operating lease sebagai salah satu alternatif pembiayaan suatu perusahaan
(studi kasus di cv. Prima computer yk) – 01
540.
Prospek penyelesaian hukum yang dilakukan tentang kasus pembajakan
program komputer di perusahaan rambi sorft menurut uu no. 16 th 2002 – 04
541.
Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kotak pos pada pt. Pos
indonesia di daerah tingkat ii kodya yk – 99
542.
Tanggung jawab pemegang saham dalam penyelesaian utang blb melalui
skim penyelesaian utang blbi melalui skim penyelesaian kewajiban pemegang saham
– 04
543.
Pelaksanaan perjanjian kredit kepemilikan rumah bank tabungan
negara tingkat ii cirebon – 97
544.
Tanggung jawab pt. Pos indonesia (persero) terhadap pengiriman
belanja lewat pos (mail order) di kantor besar pt. Pos indonesia (persero)
cabang yk – 97
545.
Tanggung jawab direksi perseroan terbuka dalam kerangka good
corporate governance di pasar modal – 04
546.
Pelaksanaan pewarisan menurut hukum adat di wilayah kodya yk –
01
547.
Pelaksanaan pengangkatan wali serta perlindungan anak dalam panti
asuhan di kodya yk – 95
548.
Implementasi hubungan keluarga antara pemerintah pusat dan daerah
di era otonomi di prop. Riau th 2003-2004 – 04
549.
Tinjauan yuridis tentang berakhir nya perseroan terbatas dalam
praktek – 92
550.
Peran serta asean dalam penyelesaian sengketa antara indonesia dan
malaysia – 99
551.
Tinjauan yuridisi terhadap masalah pertanahan berkaitan dengan
penataan ruang – 95
552.
Transaksi efek dalam sistim perdagangan tanpa warkat di bej – 04
553.
Tanggung jawab emiten dan wali amanat terhadap obligasi tidak dibayar
– 04
554.
Tanggung jawab pemegang saham dalam penyelesaian kewajiban
pemegang saham – 04
555.
Pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah pertanian menurut hukum
adat setelah berlakunya uu no. 2 th 1960 di kec. Sewon kab. Bantul – 05
556.
Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan melalui
kantor pelayanan piutang dan lelang negara (kp 21, n) yk – 05
557.
Pelaksanaan uu no. 3 th 1982â tentang wajib daftar
perusahaan dan pengaruhnya terhadap perkembangan perusahaan di daerah kab.
Kebumen – 95
558.
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Kereta api (persero)
dengan pt. Jasa raharja (persero) tentang asuransi kecelakaan penumpang kereta
api di bandung – 05
559.
Implikasi asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian franchise
di indonesia – 04
560.
Sistem pembayaran hutang bagi hasil dan perlindungan hukumnya bagi
pemegang obligasi syariah mudharobah pt. Indosat yk – 05
561.
Perlawanan pihak ketiga terhadap sita ekscuktorial dan segala
eksesnya di pn padang – 02
562.
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Telkom dengan pengelola
warung telekomunikasi di kodya surakarta – 97
563.
Dipertahankan di depan dewan penguji skripsi fakultas hukum
universitas ahmad dahlan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar
sarjana ilmu hukum – 05
564.
Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut uu
no. 1 th 1994 di kodya yk – 97
565.
Sanksi adat carok berkaitan dengan pasal 340, 338 dan 391 dati ii
sumenep madura – 03
566.
Pelaksanaan perjanjian kredit bank dengan jaminan hak milik rumah
pada bank danamon cabang pagar alam sumsel – 03
567.
Perlindungan hukum terhadap pembelian melalui e-commerce – 05
568.
Perilaku menggadaikan masyarakat jongrangan
569.
Pelaksanaan perjanjian kredit umum pedesaan (kupedes) dengan
jaminan surat kuasa membebankan hak tanggungan (skhmt) pada pt. Bank rakyat
indonesia cab. Katamso yk- 04
570.
Pengaruh pembangunan ketenagakerjaan terhadap peningkatan pad kab.
Sleman – 03
571.
Tinjauan yuridis pembebanan hak tanggung sebagai jaminan kredit di
bri unit pocowinatan yk – 05
572.
Pelaksanaan turun waris menurut hukum adat di kel. Rejowinangun
kec. Kotagede kota yk – 04
573.
Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui jasa
kereta api di pt. Herona express yk – 04
574.
Pelaksanaan garansi bagi konsumen sepeda motor merpati motor –
04
575.
Pelaksanaan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu
lintas pada pt. Jasa raharja persero cabang jl. Magelang yk – 04
576.
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada bank
bpd diy cabang senopati – 05
577.
Perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi
eelktronik banking melalui automated teller machine (atm) [studi kasus di bank
mandiri cabang dili timor leste] – 04
578.
Peranan badan perwakafan desa dalam upaya peningkatan peranan
pemerintah di desa pada pelayanan masyarakat di desa sendang arum kec. Minggir
kab. Sleman – 04
579.
Pelaksanaan perjanjian antara papmi (perhimpunan mode indonesia)
dengan peragawan dan peragawati tentang peragaan busana di kta yk – 05
580.
Tinjauan yuridis penangan bank bermasalah oleh bank indonesia
melalui proses merger – 02
581.
Studi perbandingan terhadap kedudukan pengurus suatu pt menurut uu
no. 1 th. 1998 dengan ketentuan dalam kuhd – 99
582.
Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta program komputer
menurut uu hak cipta – 01
583.
Perlindungan hukum terhadap merek dagang dan desain grafis pada
kaos dadung di pt. Mandrian dari tindakan pemalsuan uang dan peniruan – 99
584.
Praktek perjanjian build operate and transfer (bot) yang
menggunakan kontroksi perjanjian sewa menyewa tanah hak milik di kotamadya dati
ii yk – 00
585.
Pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di pt. Radio seronimo yk
– 01
586.
Perjanjian mengulangsewakan pada pihak ketiga dalam perjanjian
sewa menyewa mobil di kota yk – 02
587.
Pelaksanaan penyelenggaraaan pondokan di kel. Demangan kec.
Gondokusuman kota yk – 04
588.
Prinsip keterbukaan dalam kerangka good corporate governance di
pasar modal – 05
589.
Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman paket pos pada
pt. Pos indonesia (persero) cabang yk – 05
590.
Perlindungan hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi
ulang ditinjau dari keputusan menteri republik indonesia no.
907/menkes/sk/vii/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air di
kec. Kotagede yk – 05
591.
Tanggung jawab pihak hotel dalam perjanjian penitipan barang di
hotel ambarukmo yk – 00
592.
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada
bank bri cabang semarang – 02
593.
Asuransi sosial tenaga kerja dan perkembangannya dalam praktek di
diy
594.
Peranan pt. Kliring deposit efek indonesia selaku lembaga
penyelenggara jasa kliring penyelesaian transaksi efek dan penyimpanan di bej
– 95
595.
Fungsi dan kedudukan penjamin emisi dalam proses go publik – 95
596.
Dispensi pencatatan kelahiran di dinas kependudukan dan catatan
sipil daerah kota yk – 04
597.
Tinjauan yuridis tentang eksistensi pt. (persero) danareksa dengan
adanya lembaga reksadana menurut kepprre no. 53 th 1990 – 95
598.
Tinjauan tentang pelaksanaan sk/menkau no. 316 kmk 016/1994 dalam
rangka memajukan usaha bagi pengusaha kecil dan koperasi di jateng – 96
599.
Pemakaian merek dan hubungannya dengan persaingan yang melawan
hukum – 93
600.
Tinjauan yuridis tentang no. 21 th 1961 terhadap pemegang hak atas
merek di jakarta – 96
601.
Fungsi dan peranan pt. (persero) danareksa dalam pemasyarakatan
saham pt. Go publik melalui pasar modal – 96
602.
Studi implementeasi uu no. 19 th 2002 tentang hak cipta dalam
pemberantasan kaset vcd bajakan di surakarta – 04
603.
Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaaan pembangunan
jalan tembus sarangan tawangmangu di kab. Magetan menurut keppres no. 55 th.
1993 – 04
604.
Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa gudang barang lempuyangan
milik pt. Kai daop vi yk – 00
605.
Pelaksanaan asuransi sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja
perusahaan di kab. Hulelang – 92
606.
Perjanjian sewa menyewa bis pada perusahaan otobis efisiensi di
daerah kab. Kebumen – 05
607.
Pengaruh pengiriman pasukan multinasional ke timor-timor terhadap
kedaulatan negara indonesia – 00
608.
Pelaksanaan penerapan baku mutu lingkungan bagi rsud wonosari di
kab. Dati ii gunung kidul – 98
609.
Pelaksanaan tugas dan kewenangan dinas perhutanan dan konservasi
tanah dalam perlindungan hukum kualitas hutan lindung di daerah tingkat ii
sleman – 99
610.
Permohonan dan pendaftaran hak pakai atas tanah negara oleh perum
perhutani kesatuan pemangkuan hutan semarang – 98
611.
Pelaksanaan asuransi kesehatan mahasiswa berdasarkan pp no. 69 yh
1991 jo pp. No. 6 th 1992 pada pt. (persero) asuransi kesehatan indonesia –
02
612.
Faktor-faktor yang mendorong dipergunakannya bentuk usaha persekutuan
komanditer dibandingkan dengan firma dalam praktek di diy – 00
613.
Kebijakan pengendalian dan penyelesaian risiko yang diterapkan
oleh pt. (persero) / jaminan bursa komoditi dalam rangka pelaksanaan kontrak
perjanjian – 01
614.
Pelaksanaan ekspor tembakau pt. Perkebunan nusantara x (persero)
dengan menggunakan l/c [studi kasus pt. Perkebunan x (persero) kebun
kebenaran/gayam/wedi birit klaten – 03
615.
Pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang oleh pt.
(persero) jasa raharja terhadap penumpang pengangkutan laut antar pulau di
prop. Sultra – 05
616.
Kredit usaha tani macet (studi kasus kud â€pamong mitra†kec.
Parakan kab. Temanggung) – 05
617.
Surat keputusan memperindag no. 527/mpu/kep/2004 tentang ketentuan
impor gula sebagai penanggulangan impor gula ilegal – 98
618.
Permohonan dan pendaftaran hak pakai atas tanah negara oleh perum
perhutani kesatuan pemangkuan hutan semarang – 05
619.
Hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang kartu dalam
perjanjian penerbitan kartu kredit di yk – 96
620.
Pelaksanaan uu perlindungan konsumen di yk – 05
621.
Tinjauan terhadap pelaksanaan uu no. 3 th. 1992 tentang jaminan
tenaga kerja (pelaksanaan program jamian pt. Kai (persero) daop vi yk) – 04
622.
Tinjauan yuridis pelaksanaan pembuatan perjanjian baku setelah
berlakunya uu no. 8 th. 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada
perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit di wilayah kota yk prop diy)
– 04
623.
Perkembangan perserikatan bangsa-bangsa setelah adanya kasus
serangan amerika serikat ke indonesia yang dilancarkan pada tanggal 20 maret
2003 – 05
624.
Pendaftaran hak pakai yang diberikan oleh pemerintah daerah kab.
Bandung kepada bekas transmigram timor-timor
625.
Kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar
kawin (kajian komparasi antara kum perkawinan indonesia dengan 4 madzhab besar)
– 03
626.
Pernikahan antara muslim dengan non muslim (kajian komparasi
antara hukum perkawinan di indonesia dengan 4 madzhab besar) 03
627.
Hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan krupuk jaring mas
di kab. Rembang ditinjau dari aspek pemasaran produksinya – 92
628.
Aspek yuridis mengenai tanggung jawab pengangkut barang dengan
menggunakan alat angkut oleh perusahaan pengangkutan cv. Sriwijaya bangkit di
semarang – 91
629.
Pelaksanaan pembinaan dan kerja sama pt. Sandi furniture semarang
dalam sistem sub-kontrakting guna menunjang pertumbuhan industri kecil
kerajinan rotan – 92
630.
Peranan barang jaminan dan perjanjian kredit dalam kaitannya
pengurusan piutnag negara di kanwil v buplu prop. Jataeng – 93
631.
Kebijakan perum damri dan implementasinya dalam memenuhi kebutuhan
angkutan kota di kodya semarang dan permasalahannya – 94
632.
Tinjauan yuridis tentang penilikan saham perseroan terbatas di tp.
Dieng djaya kalianget kab. Wonosobo – 93
633.
Pengaruh pp. No 17/1998 terhadap usaha pelayaran nasional di pt.
Pelni semarang – 92
634.
Studi pendahuluan mengenai cara kerja bkpmd tingkat i jateng dalam
pelaksanaan pma/pmdn di wilayah prop. Jateng – 93
635.
Peranan perusahaan umum pelabuhan iii cabang tanjung emas dalam
menunjang operasionalnya pelbuhan tanjung emas semarang – 92
636.
T injauan hukum peranan agen perusahaan dalam menunjang distribusi
hasi produksi pt. Kubota indonesia di semarang – 92
637.
Proses pemasaran hasil produksi ubin dan teraso merk “badakâ€
di kodya semarang dan permasalahannya – 92
638.
Peralihan dari perusahaan negara perkebunan menjadi perusahaan
perseroan terbatas beserta akibat hukumnya di pt. Perkebunan xviii (persero)
semarang – 93
639.
Peranan bulog jateng dalam penyaluran beras pada golongan anggaran
dan golongan non anggaran – 92
640.
Peranan unibank dalam prospek menunjang landas pembangunan di
indonesia melalui kuk – 94
641.
Interaksi desa kota dan pengaruhnya terhadap masalah kependudukan
di kodia semarang – 92
642.
Peranan pt. Central java marine products co (pt. Gejamp) semarang
dalam meningkatkan ekspor udang sebagai salah satu ekspor non migas – 92
643.
Pengaruh kwalitas produksi terhadap pemasaran pada pt. Amor abadi
semarang – 94
644.
Peranan panitia urusan piutang negara (pupn) atas badan urusan
piutang dan lelang negara (bupln) semarang terhadap penyelesaian kredit macet
pada bank-bank pemerintah di jateng – 93
645.
Usaha-usaha pemerintah dalam menggalakkan penerapan standarisasi
industri (ssi) terhadap produksi genteng press di kab. Dati ii kudus – 92
646.
Klasifikasi rotan dalam menunjang devisa negara (studi kasus pt.
Sandi furniture dan permasalahannya) – 92
647.
Tinjauan yuridis perum perumnas dalam pengadaan perumahan di
kotamadya semarang – 94
648.
Tinjauan yuridis pelaksanaan bongkar muat barang khususnya bahan
pokok milik dolog sebelum dan sesudah samodranisasi di pelabuhan tanjung mas
semarang – 93
649.
Peranan dan fungsi kebijaksanaan pemerintah tanggal 21 november
1988 dalam menunjang kelancaran arus barang ekspor non migas di jateng – 91
650.
Studi pendahuluan mengenai cara kerja bkpmd tingkat i jateng dalam
pelaksanaan pma/pmdn di wilayah prop. Jateng – 93
651.
Permasalahan yang timbul dalam hubungan hukum pt. Phapros sebagai
produsen dengan distributor -90
652.
Peranan barang jaminan dan perjanjian kredit dalam kaitannya
pengurusan piutang negara di kanwil v bupln prop jateng – 93
653.
Hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan krupuk jaring mas
di kab. Rembang ditinjau dari aspek pemasaran produksinya – 92
654.
Studi banding tentang pelaksanaan pengangkutan barang antara perum
pos dan giro wonogiri dengan pt. Elteha interna
655.
Keikutsertaan perusahaan penerbit buku pt. Intan pariwara klaten
pada pt. Astek ditinjau dari uu no. 2 th 1951 – 92
656.
Perkembangan angkutan udara dalam usaha meningkatkan pelayanan
jasa penerbangan di bandar udara akhmad yani semarang – 92
657.
Peranan perwakilan bpkp prop. Jateng sebagai satu unsur aparat
pengawasan fungsional pemerintah – 92
658.
Tinjauan yuridis pelaksanaan tera dan tera ulang pada kantor
bidang merologi semarang dan permasalahannya – 93
659.
Peranan badan pengawas perusahaan daerah prop dati i jateng
terhadap pelaksanaan kegiatan bumd di wilayah jateng – 92
660.
Dampak kebijaksanaan deregulasi debirokratisasi industri khususnya
investasi dari industri tekstil di kodia semarang dan sekitarnya – 92
661.
Tinjauan yuridis perubahan status perum telkom menjadi persero
telkom – 92
662.
Beberapa aspek hubungan hukum antara kreditor dan debitur pada
kredit intensifikasi sarat karung rakyat (iskara) – 92
663.
Penerapan uu no. 8 th 1983 dan kaitannya dengan pt. Bitratex
sebagai perusahaan pma – 91
664.
Kedudukan tugas dan wewenang bpkp (studi perwakilan bpkp prop.
Jateng) – 98
665.
Pelaksanaan ekspor udang di pt. Cejamp kotamadya semarang dan
permasalahannya – 94
666.
Tinjauan yuridis perkembangan penggunaan bilyetâ giro
beserta permasalahannya dalam lalu lintas perdagangan melalui bank pembangunan
indonesia di semarang – 93
667.
Peranan unibank dalam prospek menunjang landas pembangunan di
indonesia melalui kuk – 94
668.
Peranan unibank dalam prospek menunjang landas pembangunan di
indonesia melalui kuk – 94
669.
Pelaksanaan tanggung jawab pt. Garuda khususnya pengangkutan
barang menurut ordonasi pengangkutan udara indonesia (stbl-1939;100) dan permasalahannya
di kodya semarang – 93
670.
Usaha-usaha yang dilakukan bkpmd jateng dalam rangka mendorong
perusahaan dengan fasilitas modal dalam negeri untuk meningkatkan ekporâ
non migas – 92
671.
Peranan rencana tata ruang dalam menjaga kelestarian fungsi
lingkungan hidup di prop. Riau – 06
672.
Peranan pt. Danareks sekuritas dalam menjaga likuiditas
perdagangan obligasi ritel di pasar sekunder – 05
673.
Peranan pejabat pembuat akta ikrar wakap (piaiw) dalam rangka
menertibkan tanah wakaf sebelum dan sesudah berlakunya pp no. 28 th 1997 – 00
674.
Pelaksanaan perjanjian kerja penyiar antara penyiar televisi
dengan tvri stasiun yk – 00
675.
Pelaksanaan perjanjian pola turn key antara pt. Telkom indo
primakarya – 00
676.
Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua di daerah kab.
Rembang – 05
677.
Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat suku may
brat di kec. Aifat kab. Sorong selatan – 06
678.
Aspek perdata dalam pelaksanaan informed consent pada operasi
medis di rsud kab. Bantul – 00
679.
Letter sebagai jaminan dalam perjanjian kredit di bank rakyat
indonesia (tinjauan yuridis tentang penggunaan letter c sebagai jaminan di bri
unit dlingo) -â 06
680.
Tanggung jawab borg tocht terhadap debitur yang dinyatakan pailit
dalam perjanjian utang piutang uang – 06
681.
Akibat perceraian terhadap harta perkawinan bagi yang beragama
islam setelah berlakunya uu no. 1 th. 1974 di daerah kab. Bantul (studi kasus
di pa bantul) – 06
682.
Pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga
pengajar pada lembaga pendidikan nonformal bahasa inggris intensif english
course cabang yk – 05
683.
Pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga
pengajar pada lembaga pendidikan nonformal bahasa inggris intensif english
course cabang yk – 05
684.
Pelaksanaan jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa
persetujuan salah satu pihak pasangan suami istri (studi kasus di kodya tingkat
ii malang) – 96
685.
Pelaksanaan pewarisan dikalangan warga keturunan tionghoa menurut
hukum adat di kec. Gondomanan yk – 05
686.
Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di kec. Sukmajaya
kota depok – 05
687.
Pelaksanaan pewarisan menurut hukum adat di kec. Ngaglik kab.
Sleman – 05
688.
Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut hukum
adat setelah berlakunya uu no. 2 th. 1960 di kec. Semanding kab. Tuban – 05
689.
Tinjauan yuridis tentang perlindungan hak cipta bidang program
komputer menurut uu no. 12 th 1997 – 99
690.
Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa konsumen – 03
691.
Perlindungan hukum para pihak dalam transaksi pembayaran dengan
kartu kredit – 00
692.
Rollover commercial paper jatuh tempo dan alternatif
perlindungannya bagi investor – 99
693.
Pelaksanaan pewarisan dikalangan warga keturunan tionghoa menurut
hukum adat di kec. Gondomanan yk – 05
694.
Pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap
praktek persaingan curang – 02
695.
Tanggung jawab pt. Bca tbk dalam penyelenggaraaan internet banking
[studi kasus pada kantor pt. Bca tbk jl. Jendral sudirman prop. Diy] – 06
696.
Penegakan hukum terhadap ijin reklame di kab. Sleman – 06
697.
Pertanggungjawaban pt. Kai terhadap pengangkutan penumpang dan
barang di stasiun tugu yk – 06
698.
Implementasi pasal ii uu no. 36 th 1999 tentang telekomunikasi
terhadap pengguna frekuensi ilegal radio amatir dan radio antara penduduk
indonesia di kota ykâ – 05
699.
Pelaksanaan perjanjian kredit bagi pengguna kecil pada bank
perkreditan rakyat di kab. Dati ii bantul – 02
700.
Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen air mineral
isi ulang pada daerah kab. Sleman – 05
701.
Jual beli paket wisata pada biro perjalanan ditinjau dari hukum
perdata di kotamadya yk – 02
702.
Suatu tinjauan tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa –
05
703.
Perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktek pelayanan kredit
umum pedesaan dengan flafond sampai dengan 3 juta di bri unit ngasem yk – 05
704.
Proses kliring atas warkat bilyet giro yang dilaksanakan pada bank
niaga diy – 06
705.
Proses pengadilan bagi penyalur tenaga kerja indonesia ilegal di
yk – 05
706.
Aspek perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan
anak dalam perusahaan kelompok dengan induk perusahaan bumn (persero) – 06
707.
Pelaksanaan perjanjian swewa menyewa sound system pada studio
musik cv. Shaka multi irama di yk – 00
708.
Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pos kilat khusus pada pt.
Pos indonesia yk – 04
709.
Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian
di pengadilan agama semarang – 06
710.
Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan milik pemerintah di
kab. Bantul prop diy
711.
Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan milik pemerintah di
kab. Bantul prop diy
712.
Perkembangan investasi asing pada era otonomi daerah di prop riau
– 06
713.
Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui jasa
kereta api di pt. Herona express yk
714.
Penegakan norma hukum dalam upaya kualitas garam beryodium di kab.
Pati – 04
715.
Hak tertanggung untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan
dalam asuransi kesehatan gajah mada medical centre (gmc) yk – 06
716.
Pelaksanaan surety band di pt. Asuransi umum bumi putra muda 1967
cabang yk – 06
717.
Pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian akibat pengalihan
bentuk perusahaan jawatan ke perusahaan perseroan terbatas di pt. Tvri
(persero) – 05
718.
Peranan dinas perhubungan prop. Diy dalam penyelenggaraan angkutan
bus perkotaan di wilayah aglomerasi perkotaan yk – 05
719.
Pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai di bidang 206.
Pelayanan niaga nasional dalam perspektif hukum bisnis – 05
720.
Fidusia sebagai jaminan kredit ditinjau dari segi pengamanannya
dalam praktek di pt. Fif yk – 05
721.
Implementasi kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi
veteran dalam sistem keuangan daerah di kab. Sleman – 07