Perlindungan
hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional antara israel
dan libanon (studi normatif tentang implementasi konvensi jenewa iv 1949),
07
Perlindungan
pengungsi anak timor leste menurut konvensi hak-hak anak 20 nopember 1989
oleh unhcr (united nations high commissioner for refugees) (suatu tinjauan
normatif), 08
Studi
komparasi antara hukum humaniter internasional dan hukum islam mengenai
perlakuan tawanan perang, 08
Kajian
tentang penghindaran pajak berganda yang dianut dalam hukum pajak
indonesia bekenaan dengan pajak penghasilan (analisis yuridis penghindaran
pajak menurut perjanjian bilateral indonesia-amerika tentang penghindaran
pajak berganda), 08
Pertanggungjawaban
negara terhadap penyanderaan wartawan asing menurut hukum humaniter
internasional, 09
Pengamanan
pulau-pulau terluar indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah
negara kesatuan republik indonesia, 06
Aspek-aspek
hukum perjanjian internasional dalam perjanjian kota bersaudara (sister
city) antara pemerintah kota surakarta republik indonesia dan pemerintah
kota montana republik bulgaria, 09
Kejahatan
terhadap kemanusiaan pada tawanan perang dalam perspektif ham dan konvensi
jenewa 1949, 08
Lembaga
ekstradisi sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan kejahatan ditinjau
dari hukum internasional, 07
Mekanisme
penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan internasional dalam
perspektif hukum humaniter, 08
Mekanisme
penyelesaian sengketa gatt dan wto ditinjau dari segi hukum penyelesaian
sengketa internasional secara damai, 07
Pencemaran
lintas batas akibat kebakaran hutan (suatu perspektif dari ekologi dan
hukum lingkungan internasional, 08
Penggunaan
bom cluster dan kaitannya dengan pelanggaran hukum humaniter di timur
tengah ,08
Urgensi
perjanjian ekstradisi indonesia – singapura sebagai upaya pencegahan dan
pemberantasantindak pidana korupsidi indonesia, 07
Eksistensi
garis batas landas kontinen antara indonesia dan malaysia di gosong niger
ditinjau dari hukum laut internasional, 07
Pengaturan
perlindungan terhadap icrc (international committee of the red cross)
dalam konflik bersenjata internasional (berdasarkan konvensi jenewa 1949
dan protokol tambahan i 1977)
Tinjauan
yuridis terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai (ppn) atas jasa
kepelabuhanan untuk kapal dalam jalur pelayaran internasional (studi
kasus: pengenaan ppn kepada pt.tps), 08
Kemerdekaan
negara kosovo ditinjau dari segi hukum internasional, 08
Perspektif
hukum internasional di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang
dilakukan oleh organisasi internasional dan regional di afrika, 08
Legalisasi
perdagangan hewan terancam punah menurut hukum internasional, 08
Aspek-aspek
hukum internasional pada kerja sama asean di bidang ekonomi, 09
Implikasi
potensi pelaksanaan koreksi fiskal atas praktek transfer pricing
perusahaan multinasional sehubungan dengan persetujuan penghindaran pajak
berganda (p3b) : analisis hukum p3b antara republik indonesia dan amerika
serikat, 09
Bentuk
pengaturan dan penerapan prinsip national treatment persetujuan trips
dalam penyelesaian sengketa merek terkenal asing di pengadilan indonesia,
09
Analisis
pengambilalihan pt indosat tbk dari asia mobile holdings pte ltd ke qatar
telecom q.s.c. Ditinjau dari peraturan bidang persaingan usaha dan pasar
modal, 09
Implikasi
pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan
kepemilikan modal menurut undang-undang penanaman modal dalam satu kontrak
turnkey terhadap penanaman modal asing ptx, 09
Prinsip
non-intervensi dalam perspektif asean, 09
Kedudukan,
pengaturan dan pemanfaatan wilayah udara dan ruang angkasa nasional
indonesia sebagai negara khatulistiwa, 10
Penerapan
norma dasar hukum internasional umum, 10
Penerapan
yurisdiksi universal melalui mekanisme ekstradisi atas kejahatan terhadap
kemanusiaan, 10
Pengaruh
asean charter (piagam asean) terhadap yurisdiksi negara anggotanya, 10
Penggunaan
bom cluster pada agresi militer israel ke palestina tahun 2009 ditinjau
dari statuta roma dan hukum humaniter internasional, 10
Peran
unicef dalam implementasi konvensi hak anak pbb di indonesia, 09
Peranan
unesco terhadap pengklaimanâ budaya tidak berwujud dan penerapan
hukumnyaâ di indonesia, 10
Tinjauan
hukum humaniter internasional tentang penerapan distinction principle
dalam perang moderen, 10