1.
Pelaksanaan penyelidikan oleh intelijen kejaksaan terhadap dugaan
korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh pemerintah
kabupaten jembrana, 08
2.
Tinjauan hukum pidana dalam penerapan pasal 359 kuhp pada kasus
kecelakaan lalu-lintas oleh hakim pengadilan negeri sukoharjo, 08
3.
Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasar
peraturan daerah kota surakarta nomor 3 tahun 2006 tentang penanggunalangan
eksploitasi seks komersial di pengadilan negeri surakarta, 08
4.
Implementasi pemidanaan terhdaap pelaku tindak pidanan perzinahan
oleh hakin pengadilan negeri surakarta, 07
5.
Analisis terhadap putusan hakim berupa pemidanaan terhadap perkara
tindak pidana anak, 09
6.
Penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana
insubordinasi yang dilakukan oleh anggota tni dalam lingkungan peradilan
militer (studi kasus di pengadilan militer ii-11 yogyakarta), 08
7.
Kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di pengadilan negeri
karanganyar), 08
8.
Studi tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses
pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan (studi kasus vcd bajakan di
pengadilan negeri kediri), 08
9.
Implementasi pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran pasal 506
kitab undang-undang hukum pidana tentang penarikan keuntungan atas perbuatan
cabul ( studi kasus di pengadilan negeri surakarta ), 08
10.
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional
yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar
pengawas obat dan makanan di semarang, 08
11.
Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam
memeriksa dan memutus perkarakealpaan yang mengakibatkan matinya orang di jalan
raya. ( studi kasus di pengadilan negeri surakarta), 08
12.
Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
tindak pidana pembunuhan, 08
13.
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam
pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri surakarta, 08
14.
Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lapas klas
ii.a wanita semarang, 08
15.
Legalitas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dalam
pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme di pengadilan negeri jakarta selatan,
08
16.
Tinjauan yuridis tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung
(studi kasus di pengadilan negeri surakarta), 08
17.
Tinjauan yuridis implementasi pemidanaan terhadap tindak pidana
aborsi oleh paramedis ( studi kasus di pengadilan negeri karanganyar), 08
18.
Tinjauan yuridis implementasi pasal 292 kuhp tentang pencabulan
sejenis terhadap korban anak di bawah umur (studi putusan hakim pengadilan
negeri surakarta), 08
19.
Tinjauan pelaksanaan pemeriksaan saksi perkara pidana pada proses
persidangan di pengadilan negeri karanganyar, 08
20.
Tinjauan hukum pidana terhadap putusan hakim dalam perkara
penculikan anak di pengadilan negeri surakarta 08
21.
Tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam
kaitannya dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga (uu pkdrt),08
22.
Studi tentang pelaksanaan eksepsi oleh penasihat hukum dalam
proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di pengadilan negeri sukoharjo, 08
23.
Studi perbandingan tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi
dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara indonesia dan
malaysia,08
24.
Studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang
hukum pidana (kuhp) dengan hukum islam, 08
25.
Penanganan perkara tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan
oleh pegawai kantor pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak (studi
kasus di polsek ngadirojo wonogiri), 08
26.
Penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh hakim pengadilan negeri
mungkid magelang dalam memeriksa dan memutus tindak pidana pencurian benda purbakala,
08
27.
Peranan intelijen kejaksaan negeri sukoharjo dalam pengungkapan
dugaantindak pidana korupsi, 08
28.
Studi komparasi pertanggungjawaban pidana delik perdagangan orang
ditinjau dari kuhp dan uu ri no. 21 tahun 2007, 08
29.
Upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang
menyebabkan luka berat (studi kasus di kejaksaan negeri sukoharjo), 09
30.
Penerapan dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan
perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa ir. H. Abdullah puteh oleh
hakim pengadilan negeri jakarta pusat, 08
31.
Kajian yuridis implementasi pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhp tentang
tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang
(pengeroyokan) (studi kasus di pengadilan negeri boyolali) 08
32.
Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek
dan upaya penanggulangannya ( studi kasus di poltabes surakarta ), 08
33.
Kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di pengadilan negeri
karanganyar), 08
34.
Analisis hukum pidana dalam penerapan pasal 359 kuhp terhadap
perkara penembakan oleh aparat kepolisian (studi kasus di pengadilan negeri
sukoharjo), 08
35.
Analisis terhadap putusan mahkamah agung dalam penyelesaian tindak
pidana pencemaran lingkungan, 07
36.
Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana
pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (studi kasus di pengadilan negeri
pacitan), 08
37.
Analisis tentang pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan tindak
pidana (studi kasus di kepolisian kota besar surakarta), 08
38.
Dasar pertimbangan hakim jakarta utara dalam memeriksa dan memutus
perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam
tindak pidana kepabean dengan terdakwa nurdin halid, 08
39.
Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga
tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi kasus di
poltabes surakarta), 07
40.
Implementasi pasal 138 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara
pidana tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik
(studi di kejaksaan negeri nganjuk), 08
41.
Pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah
penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan di pengadilan negeri wonosari,
08
42.
Penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri boyolali
dalam pemeriksaan perkara tindak pidana metrologi legal, 08
43.
Tinjauan tentang alat-alat bukti dalam tindak pidana pencabulan
anak dibawah umur (studi kasus pengadilan negeri surakarta), 08
44.
Tinjauan yuridis tentang penilaian penerapan hukum oleh judex
facti sebagai dasar pemeriksaan kasasi oleh hakim mahkamah agung dalam perkara
tindak pidana korupsi bank mandiri dengan terdakwa e.c.w neloe, 09
45.
Studi tentang penerapan syarat formil dan materiil surat dakwaan
oleh penuntut umum dan akibat hukumnya jika dinyatakan obscuur libel oleh hakim
(studi kasus pada perkara pidana korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa
abdullah puteh), 08
46.
Penggunaan saksi mahkota (kroon getuige) dalam pembuktian tindak
pidana di persidangan (studi kasus pencurian dengan kekerasan di pengadilan
negeri purwokerto), 08
47.
Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana carok
massal di wilayah hukum polwil madura, 08
48.
Kajian yuridis terhadap putusan hakim pengadilan negeri bantul
dalam tindak pidana pemalsuan asal-usul pernikahan, 08
49.
Komparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam
proses penyidikan tindak pidana pasal 170 kuhp terhadap sipil dan militer (
studi kasus di poltabes surakarta dan denpom surakarta), 08
50.
Perbandingan perlindungan hukum terhadap isteri dari kekerasan
suami dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga dengan hukum islam, 07
51.
Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah
dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga (studi kasus di
pengadilan negeri surakarta), 08
52.
Tinjauan yuridis tentang kekuatan pembuktian pernyataan pengakuan
bersalah terdakwa dalam persidangan tindak pidana tanpa hak mengedarkan
psikotropika (studi kasus di pengadilan negeri surakarta), 08
53.
Analisis putusan hakim pengadilan negeri wonosobo terhadap tindak
pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran oleh mantan bupati wonosobo,
09
54.
Tinjauan hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan
oleh pria dewasa terhadap anak perempuan dibawah umur ( studi kasus di
pengadilan negeri klaten), 09
55.
Kekuatan pembuktian audit investigasi oleh badan pengawas keuangan
dan pembangunan (bpkp) sebagai keterangan ahli terhadap penanganan tindak
pidana korupsi (studi kasus korupsi pimpinan dprd kota surakarta), 09
56.
Analisis penjatuhan putusan bebas (vrijspraak) terhadap terdakwa
marthen renouw dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan oleh hakim
pengadilan negeri jayapura, 09
57.
Pelaksanaan program â€zero street crime†sebagai usaha
penanggulangan kejahatan jalanan oleh kepolisian resort kota kediri, 09
58.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak
pidana penyalahgunaan psikotropika oleh anggota tni (studi kasus di pengadilan
militer ii – 11 yogyakarta),09
59.
Penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri karanganyar
terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seorang ayah terhadap anak kandungnya,
09
60.
Proses penuntutan tindak pidana kepemilikan senjata api secara
illegal oleh kejaksaan negeri surakarta (studi empiris undang-undang nomor
12/darurat/1951), 09
61.
Kajian yuridis terhadap putusan hakim pengadilan negeri sukoharjo
dalam tindak pidana pemalsuan surat, 08
62.
Penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri boyolali
dalam pemeriksaan perkara tindak pidana metrologi legal, 09
63.
Tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana korupsi oleh jaksa
penuntut umum kejaksaan negeri karanganyar, 08
64.
Implementasi peraturan bank indonesia nomor 5/21/pbi/2003 tentang
prinsip mengenal nasabah di bank tabungan negara cabang surakarta, 08
65.
Pelaksanaan penanggulangan kasus illegal logging dalam rangka
melestarikan fungsi lingkungan di kabupaten sragen, 08
66.
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam
pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri surakarta, 08
67.
Proses penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit oleh polres
sleman yogyakarta, 08
68.
Studi perbandingan tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi
dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara indonesia dan
malaysia, 08
69.
Pelaksanaan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh
kejaksaan negeri sukoharjo 08
70.
Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan
bermotor roda dua ( studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo ), 08
71.
Analisis putusan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang
dilakukan oleh anggota tni dalam lingkungan peradilan militer, 08
72.
Studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang
hukum pidana (kuhp) dengan hukum islam, 08
73.
Pelaksanaan penuntutan oleh oditur militer terhadap tindak pidana
pemalsuan surat yang dilakukan anggota tni ( studi kasus di oditurat militer
ii-11 yogyakarta ), 08
74.
Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam
memeriksa dan memutus perkarakealpaan yang mengakibatkan matinya orang di jalan
raya. ( studi kasus di pengadilan negeri surakarta), 08
75.
Kajian yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng
motor menurut kuhp dan uu no.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan, 08
76.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang
dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum polres metro
jakarta selatan, 08
77.
Penerapan dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan
perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa ir. H. Abdullah puteh oleh
hakim pengadilan negeri jakarta pusat, 08
78.
Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap
dan undang-undang khusus di indonesia, 08
79.
Dasar pertimbangan hakim jakarta utara dalam memeriksa dan memutus
perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam
tindak pidana kepabean dengan terdakwa nurdin halid, 08
80.
Peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat
penyidikan (studi kasus di polresta surakarta), 06
81.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak
pidana pencabulan dengan korban anak-anak (studi kasus di pengadilan negeri
purwodadi), 08
82.
Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana carok
massal di wilayah hukum polwil madura, 08
83.
Legalitas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dalam
pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme di pengadilan negeri jakarta
selatan, 08
84.
Pengaturan asas contante justitie (asas peradilan cepat, sederhana
dan biaya ringan) dalam hukum acara pidana indonesia, 08
85.
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional
yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar
pengawas obat dan makanan di semarang, 08
86.
Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor (studi kasus di wilayah hukum polres ngawi)
87.
Kajian yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian yang
dilakukan anak dibawah umur di pengadilan negeri surakarta, 09
88.
Tinjauan hukum pidana terhadap perkara penadahan mobil (studi
kasus di pengadilan negeri surakarta), 09
89.
Tinjauan konsep bisnis waralaba (franchise) berdasarkan ketentuan
hukum islam, 09
90.
Kajian yuridis terhadap tindak pidana pencurian kabel telepon
sebagai sarana fasilitas umum (studi kasus terhadap putusan nomor: 187/pid.
B/2008/pn. Kray. Di pengadilan negeri karanganyar), 09
91.
Analisis legalitas tindakan pencabutan kembali surat perintah
penghentian penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanpa melalui proses
praperadilan (suatu studi di pengadilan negeri denpasar), 09
92.
Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di
wilayah polda daerah istimewa yogyakarta, 09
93.
Pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di pengadilan
negeri surakarta,05
94.
Pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana
penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain
95.
Analisis hukum pidana terhadap putusan mahkamah agung dalam
menangani perkara tindak pidana korupsi non-budgetter
96.
Kode sumber (source code) website sebagai alat bukti dalam tindak
pidana terorisme di indonesia (studi kasus website anshar.net),07
97.
Studi mengenai pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang
menyebabkan matinya orang lain di pengadilan negeri surakarta, 07
98.
Analisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana perkosaan
(studi kasus di pengadilan negeri klaten),07
99.
Proses penuntutan oleh kejaksaan negeri surakarta terhadap pelaku
tindak pidana korupsi apbd surakarta periode 1999-2004,05
100.
Implementasi pasal 78 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 1997
tentang narkotika (studi kasus di pengadilan negeri surakarta), 07
101.
Tindakan aparat penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam
menangani tindak pidana kepabeanan di bandar udara soekarno-hatta
102.
Eksistensi peradilan in absentia dalam sistem hukum acara pidana
di indonesia dan relevansinya dengan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan
103.
Upaya perlindungan hukum dan rehabilitas bagi korban peradagangan
anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan di surakarta, 07
104.
Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam hal terjadi tindak
pidana di bidang dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan (studi
kasus ny. Supartini vs bank syariah mandiri, putusan mahkamah angung nomor: 199
k/pdt/2005), 09
105.
Analisa kasus tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak (studi
putusan pn medan reg. No. 1932/pid.b/2005/pn.mdn), 08
106.
Analisa pidana hukum dan kriminologi terhadap tindak pidana penistaan
agama di indonesia, 08
107.
Analisis kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan
pt bank mandiri (studi kasus no. 2120/pid.b/2006/pn.mdn), 08
108.
Analisis kasus tindak pidana penggelapan dengan menggunakan
jabatan dalam menggandakan rekening bank (studi kasus : no. 1945/pid.b/2005/pn.mdn),
08
109.
Analisis kriminologi dan yuridis terhadap penyalahgunaan narkoba
yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan no. 1203/pid.b/2006/pn.mdn), 08
110.
Diskresi kepolisian ri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba
yang dilakukan oleh anak (studi kasus poldasu), 08
111.
Efektivitas penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran
qanun di bidang syariat islam di wilayah hukum kota madya banda aceh propinsi
naggroe aceh darussalam, 08
112.
Hubungan sebab akibat (kausalitas) dalam hukum pidana dan
penerapannya dalam praktek (studi kasus pada pengadilan negeri kabanjahe), 08
113.
Implementasi pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan (studi
kasus putusan no. 514/pid.b/1997/pn.lp), 08
114.
Implementasi surat penetapan penghentian penuntutan perkara pidana
(studi kasus perkara soeharto di pengadilan negeri jakarta selatan), 07
115.
“kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindakan
pelecehan terhadap pengadilan (contempt of court)(studi kasus reg.no.
1444/pid.b/12001/p.n.medan)
116.
, 08″
117.
Kejahatan perdagangan wanita dihubungkan dengan pelanggaran hak
azazi manusia, 07
118.
Kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit dan upaya
penanggulangannya (studi kasus putusan no. 65/pid.b/2005/pn. Medan), 07
119.
Kewenangan dalihan natolu dalam penyelesaian tindak pidana secara
hukum adat batak toba (studi di kec. Borbor, kab. Toba samosir), 08
120.
Pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak ditinjau
dari psikologi kriminal (studi kasus pengadilan negeri medan), 08
121.
Penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari
hasil tindak pidana korupsi di indonesia (studi kasus l/c fiktif bni 46), 07
122.
Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers ditinjau dari kuhp
dan uu no. 40 tahun 1999 tentang pers, 06
123.
Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian
menurut uu no.9 tahun 1992 tentang keimigrasian (studi kasus pengadilan negeri
medan), 07
124.
Penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang
dilindungi (studi putusan pengadilan negeri medan register
no.2.640/pid.b/pn.medan, register no. 2.641/pid.b/2006/pn. Medan dan register
no. 2.642/pid.b/2006/pn. Medan), 08
125.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas
(studi kasus di pengadilan negeri medan), 08
126.
Penelantaran istri oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah
tangga dan penerapan hukumnya (studi kasus no : 378/pid.b/2007/pn-medan) dan
(studi kasus no : 1921/pid.b/2005/pn-medan), 08
127.
Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara berlanjut
(studi kasus no : 1636/pid.b/2006/pn-medan) dan no. 354/pid/2006/pt-mdn), 08
128.
Penerapan kitab uu hukum acara pidana dalam pembuktian terhadap
tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi komputer, 07
129.
Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat polri (studi
: di polda sumut), 08
130.
Peran biro pemberdayaan perempuan prop sumut dalam tindak pidana
perdagangan orang di propinsi sumater utara, 08
131.
Peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan
orang (human trafficking)(studi di poltabes medan), 08
132.
Peran ppns dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging
(studi di dinas kehutanan provinsi sumatera utara), 07
133.
Peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana (studi putusan pengadilan
negeri medan), 08
134.
Peranan ikapi dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta atas
pembajakan buku, 07
135.
Peranan komisi perlindungan anak indonesia menurut undang-undang
no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (studi komisi perlindungan anak
indonesia provinsi sumatera utara), 08
136.
Peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (studi di lbh-apik medan), 08
137.
Peranan penyidik polri sebagai penuntut dalam sistem pemeriksaan
acara cepat (studi kasus putusan pengadilan nomor : 04/pid.c/2008/pn-mdn), 08
138.
Peranan visum et refertum dalam tindak pidana penganiayaan yang
mengakibatkan kematian (studi kasus : putusan pengadilan medan
no.1066/pid.b/2002/pn-mdn), 07
139.
Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan
(studi komperasi uu no. 10 tahun 1995 dan uu no. 17 tahun 2006), 08
140.
Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana paedofilia ditinjau dari
uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kuhp (studi kasus pengadilan
negeri medan), 08
141.
Pertanggunjawaban pidana anggota polri terhadap penggunaan senjata
api tanpa prosedur (studi terhadap putusan pn binjai no.
239/pid.b/2007/pn-binjai), 07
142.
Proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan tni (studi pada
pengadilan militer medan), 07
143.
Tindak pidana perompakan di wilayah perairan selat malaka, 07
144.
Tinjauan juridis atas tindak pidana pasar modal, 08
145.
Tinjauan juridis dan kriminologi kejahatan penggelapan sepeda
motor di pt federal international finance cabang medan, 07
146.
Tinjauan kriminologi terhadap fungsi patroli polisi dalam
penanggulangan suatu tindak kejahatan (studi pada poltabes medan), 08
147.
Tinjauan yuridis mengenai kejahatan kemanusiaan (crime against humanity)
alam kuhp dan luar kuhp, 08
148.
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pers dalam perspektif
hukum pidana dan ruu kuhp indonesia, 07
149.
Upaya kepolisian dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi
kejahatan prostitusi (studi : wilayahy hukum polsek balige), 08
150.
Pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap
dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi (studi kasus di pengadilan
negeri sukoharjo)
151.
Pembangunan perkampungan di kota mangkunegaran pada masa
pemerintahan mangkunegara vii, 09
152.
Implementasi peranan penuntut umum dalam proses penuntutan tindak
pidana perkosaan (studi kasus di kejaksaan negeri surakarta), 08
153.
Kajian yuridis terhadap putusab hakim dalam tindaka pidana
pencurian tanaman jenis anthurium (studi kasus di pengadilan negeri
karanganyar)
154.
Pelaksanaan penanganan perkara pidana dengan pelaku anak-anak oleh
unit pelayanan perempuan dan anak (ppa) poltabes surakarta, 08
155.
Konstruksi sosial anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan
(kajian psikologi kejahatan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan sragen),
09
156.
Tinjauan yuridis kriminologis terhadap fenomena kejahatan yang
dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di indonesia ( studi kasus umi makasar )
157.
Pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap
dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi (studi kasus di pengadilan
negeri sukoharjo)
158.
Perbandingan perlindungan hukum terhadap wanita dalam kuhp dengan
undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah
tangga
159.
Kajian yuridis terhadap putusan hakim dalam tindakan pidana
pencuri tanaman jenis anthurium (studi kasus di pengadilan negegri karanganyar)
160.
Analisis dasar pemikiran hakim dalam penerapan pidana denda dalam
perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri sukoharjo (dalam
hubungannya dengan tabel besaran denda hasil kesepakatan ketua pengadilan
negeri sukoharjo, kepala kejaksaan negeri sukoharjo dan kepala kepolisian resor
sukoharjo)
161.
Pelaksanaan pemberhentian sementara dari jabatan terhadap pegawai
negeri sipil yang diduga terlibat tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan
pemerintah nomor 4 tahun 1966 (studi kasus dugaan tindak pidana korupsi di
dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal kota surakarta tahun 2007)
162.
Pelaksanaan peradilan tindak pidana penyalahgunaan senjata api
yang dilakukan oleh anggota tni ( studi kasus di pengadilan militer ii – 11
yogyakarta )
163.
Pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi oleh
kejaksaan sukoharjo
164.
Dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam
usaha asuransi jiwa,08
165.
Pembukaan rahasia bank dalam tahap penyidikan tindak pidana
pencucian uang, 09
166.
Eksistensi wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada
lembaga kejaksaan ri dan komisi pemberantasan korupsi dalam penanganan tindak
pidana korupsi, 09
167.
Pelaksanaan pasal 46 (1) uu no.30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
pejabat bank indonesia (studi kasus atas nama tersangka burhanuddin abdullah),
09
168.
Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi menggunakan
penerimaan negara bukan pajak (pnbp) tahun 2003 ditjen perhubungan laut (studi
kasus put.pn.jkt.pst: no. 1180/pid.b/2006/pn.jkt.pst) a.n terdakwa capt.
Tarcisius walla alias capt.walla, 09
169.
Analisa yuridis penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan
biaya ringan dalam tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi
relatif pengadilan (studi kasus: tindak pidana penipuan atas nama ybb),08
170.
Pertimbangan hakim yang bias rasial dalam putusan perkara pidana
(studi kasus narkotika dengan terpina warga negara asing – putusan pengadilan
negeri jakarta pusat no 2152/pid.b/2003/pnjkt.pst), 09
171.
Analisis terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh
penyidik pada tindak pidana sistem budidaya tanaman (studi kasus: laporan pt.
Bisi atas tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh petani jagung di kediri,
jawa timur), 09
172.
Pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan uu no.25 tahun 2003
tentang perubahan atas uu no.15 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana
pencucian uang (financing of terrotism reverse money laundering), 09
173.
Upaya hukum terpidana dan tanggung jawab penyidik polri dalam hal
terjadi error in persona (studi kasus: terpidana imam chambali jombang 2008),
09
174.
Penggunaan barang bukti dalam menentukan kualifikasi pengedar atau
pemakai pada tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun
1997 tentang narkotika, 09
175.
Press release dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik
(studi kasus: pututsan pengadilan negeri nomor 805/pid/b/2006/jkt.tim.), 09
176.
Atribut pertanggungjawaban terhadap negara atas tindakan individu
non-negara studi kasus putusan bosnia v.serbia, 09
177.
Penilaian judex jurist terhadap putusan bebas murni yang
dimohonkan kasasi dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus: korupsi
terhakwa ecw.neloe, nurdin halid dan fadhillah budiono), 09
178.
Penghentian penyidikan (sp3) oleh penyidik pada perkara tindak
pidana korupsi (tinjauan terhadap pasal 40 undang-undang nomor 30 tahun 2002
tentang komisis pemberantasan tindak pidana korupsi), 09
179.
Penanganan benda sitaan negara dalam tindak pidana terhadap
tumbuhan dan satwa liar dilindungi, 09
180.
Penanganan khusus terhadap narapidana penderita hiv/aids di
lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di indonesia, 09
181.
Analisis hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan (studi
putusan pengadilan negeri no. 481/k/pid.b/2006 pn.jkt.pst & putusan
mahkamah agung no. 2642/k/pid/2006 pt.jkt.pst dengan terdakwa darianus lungguk
sitorus), 10
182.
Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku unjuk rasa yang bersifat
ananarki (studi putusan nomor : 2.156/pid.b/2009/pn. Mdn), 10
183.
Kajian hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal
(adopsi ilegal), 10
184.
Kajian hukum terhadap tindak pidana menerima gratifikasi
berdasarkan uu no. 31 tahun 1999 jo uu no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi, 10
185.
Kajian kriminologi tindak pidana pemalsuan data dan kaitannya dengan
undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik, 10
186.
Kajian undang-undang money laundering dikaitkan dengan prinsip
know your customer pada perusahaan asuransi, 10
187.
Penangguhan penahanan dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada
tingkat penyidikan (studi di kepolisian daerah sumatera utara), 10
188.
Pencabutan delik aduan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga
dan akibatnya dalam peradilan pidana (studi kasus putusan pengadilan negeri
lubuk pakam no. Reg. : 1276/pid.b/2007/pn.lp), 10
189.
Peran penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum (suatu studi di kota medan), 10
190.
Perkembangan pidana penjara dari kuhp ke konsep kuhp baru, 10
191.
Perlindungan hukum hak cipta atas praktik pembajakan lagu dan
musik dengan format mp3 (motion picture experts layer iii), 10
192.
Pertanggungjawaban pidana debitur dalam sewa beli sepeda motor
secara kredit yang menggelapkan alat-alat sepeda motor dalam hal terjadinya
penyitaan karena kredit macet (studi kasus putusan pn medan nomor
2516/pid.b/2009/pn.mdn), 10
193.
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi
(studi putusan ma no. 1384k/pid/2005), 10
194.
Pertanggungjawaban pidana korporasi ditinjau dari undang-undang
no.41 tahun 1999 (studi putusan ma no. 68k/pid.sus/2008), 10
195.
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan dan
penjualan senjata api serta amunisi ilegal oleh masyarakat sipil (studi putusan
nomor 3550/pid.b/2006/pn.mdn), 10
196.
Pertanggungjawaban pidana terhadap penjual kaca film merek palsu
dan upaya penanggulangannya (studi putusan no. 555/pid.b/2008/pn.bpp), 10
197.
Prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) sebagai
upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang pada bank, 10
198.
Tindak pidana di bidang perlindungan konsumen menurut uu no.8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dari perspektif kebijakan
penanggulangan kejahatan (studi putusan no.1821/pid.b/2008/pn medan), 09
199.
Tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar menurut
undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan (studi putusan no.1902 / pid b
/ 2004 / pn medan), 10
200.
Tindak pidana pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandung
ditinjau dari psikologi kriminil (studi kasus putusan
no.166/pid.b/2009/pn-kis), 10
201.
Tinjauan atas pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran
nama baik oleh media massa dalam perspektif uu pers, 10
202.
Tinjauan hukum pelaksanaan pengadilan ham ad hoc terhadap prinsip
asas legalitas, 10
203.
Tinjauan psikologi kriminal penyimpangan perilaku seksual terhadap
tindak pidana mutilasi ( studi kasus putusan pengadilan negeri depok no :
1036/pid.b/2009/pn.depok ), 10
204.
Tinjauan psikologi kriminil terhadap narapidana anak di lembaga
pemasyarakatan klas iia anak tanjung gusta (medan), 10
205.
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemilu dan proses
penyelesaian perkaranya dalam persfektif uu no. 10 tahun 2008 tentang pemilihan
umum anggota dpr, dpd dan dprd, 10
206.
Tinjauan yuridis mengenai upaya hukum peninjauan kembali
(pk)herziening yang diajukan oleh jaksa (analisa terhadap putusan ma ri no. 55
pk/pid/1996, putusan ma ri no. 109 pk/pid/2007 dan putusan ma ri no. 07
pk/pidsus/2009), 10
207.
Tinjauan yuridis tentang aborsi ditinjau dari undang-undang no. 36
tahun 2009 tentang kesehatan, 10
208.
Tinjauan yuridis terhadap pencurian uang melalui rekening bank
dengan sarana internet, 10
209.
Tinjauan yuridis terhadap penjualan daging sapi glonggongan di pasar
tradisional dalam aspek hukum pidana, 10
210.
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana trafiking di indonesia
dikaitkan dengan konteks hukum internasional, 10
211.
Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik melalui
internet (studi kasus prita mulyasari), 10
212.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis
khususnya dalam kejahatan harta benda (di pengadilan negeri yogyakarta), 05
213.
Bentuk surat dakwaan dan upaya pembuktiannya dalam tindak pidana
korupsi di wilayah hukum yogyakarta, 04
214.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
anakâ di pengadilan negeri yogyakarta, 05
215.
Kajian kriminologi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh anggota legislatif di kota surakarta, 05
216.
Peranan korban dalam tindak pidana penipuan (suatu studi di
wilayah hukum pengadilan negeri denpasar), 96
217.
Studi disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana
pencurian di pengadilan negeri tegal, 03
218.
Peranan visum et repertum dalam upaya pembuktian tindak
pidanaâ penganiayaan di pengadilan negeri bantul yogyakarta, 04
219.
Tinjauan hukum proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana
pemerkosaan (studi kasus di pengadilan negeri purwodadi), 05
220.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis
khususnya dalam kejahatan harta benda (di pengadilan negeri yogyakarta), 05
221.
Fungsi surat dakwaan dalam proses penyelesaian perkara pidana
(studi pada kejaksaan negeri nganjuk), 91
222.
Peranan jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana
korupsi, 94
223.
Pelaksanaan pembinaan narapidana gerakan aceh merdeka di lembaga
pemasyarakatan kelas ii a sidoarjo, 05
224.
Abortus provocatus dalam ilmu kedokteran di tinjau dari hukum
pidana, 06
225.
Tinjauan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana
penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian dan upaya penanggulangannya, 91
226.
Pernikahan antara muslim dan non muslim (kajian komparasi antara
hukum perkawinan indonesia dengan imam madzhab),04
227.
Tanggung jawab pihak hotel dalam perjanjian penitipan barang di
hotel ambarukmo yogyakarta
228.
Peranan korban dalam tindak pidana penipuan (suatu studi di
wilayah hukum pengadilan negeri denpasar),96
229.
Pelaksanaan pewarisan di kalangan warga keturunan tionghoa menurut
hukum adat di kecamatan godomanan yogyakarta, 05
230.
Peranan pejabat pembuat akta tanah menurut peraturan pemerintah
nomor 24 tahun 1997 dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah (studi di kantor
notaris dan ppat tenggarong kebupaten kutai kalimantan timur) ,98
231.
Studi disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana
pencurian di pengadilan negeri tegal, 03
232.
Peranan visum et repertum dalam upaya pembuktian tindak
pidanaâ penganiayaan di pengadilan negeri bantul yogyakarta, 04
233.
Tinjauan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan
dan implikasi yuridisnya terhadap kekuatan alat bukti (studi kasus di
pengadilan negeri kelas ia surakarta), 06
234.
Peranan lurah desa dalam sistem pemerintah desa menurut undang-undang
no.32 tahun 2004 ttg pemerintah desa/2006
235.
Sistem pembayaran hutang, bagi hasil dan perlindungan hukumnya
bagi pemegang obligasi syariah mudharabah pt. Indosat , jakarta
236.
Peranan lurah dalam sistem pemerintahan desa di desa srikayangan
kec. Sentolo kab. Kulonprogo/2003
237.
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Kereta api (persero)
dengan pt. Jasa raharja (persero) tentang asuransi kecelakaan penumpang kereta
api di bandung – 05
238.
Fungsi kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana tindak pidana
korupsi/2001
239.
Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden [studi
yuridis terhadap kasus penghinaan presiden di indonesia]
240.
Peranan hukum pidana dalam penaggulangan penipuan via short
messages sevice (sms) dari handphone
241.
Pernikahan antara muslim dengan non muslim ( kajian komparasi
antara hukum perkawinan indonesia dengan imam madzhab)
242.
Penangganan kejahatan korupsi yang menggunakan sarana komputer
(studi kasus korupsi di pn yogyakarta)
243.
Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana
cybercrime
244.
Perbandingan sistem otonomi dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974
dan undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan undang-undang
nomor 32 tahun 2004
245.
Perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer menurut
undang-undang hak cipta
246.
Peranan pejabat pembuat akta tanah menurut peraturan pemerintah
nomor 24 tahun 1997 dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah (studi di kantor
notaris dan ppat tenggarong kabupaten kutai kalimantan timur
247.
Tinjauan terhadap pelaksanaan uu nomor 3 tahun 1992 tentang
jaminan sosial tenaga kerja (pelaksanaan program jaminan pemeliharaan
kesehatan) di pt kereta api indonesia (persero ) daerah operasi vi yogyakarta
248.
Proses penyidikan perkara pidana beserta hambatan-hambatannya
(suatu studi di polresta malang)
249.
Penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap perbuatan pidana
penyalahgunaan psikotropika berdasarkan uu nomor 5 tahun 1997 tentang
psikotropika
250.
Sistem pembayaran hutang, bagi hasil dan perlindungan hukumnya
bagi pemegang obligasi syariah mudharabah pt. Indosat , jakarta
251.
Pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di pt radio geronimo
yogyakarta
252.
Tinjauan hukum militer terhadap tindak pidana oleh anggota tni di
korem 061/ surya kancana bogor
253.
Peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam rangka penyidikan terhadap
kasus pembunuhan di daerah istimewa yogyakarta
254.
Pertangungjawaban perdata manajer investasi terhadap investor yang
dirugikan dalam reksa dana
255.
Perlindungan hukum bagi korban kejahatan perkosaan
256.
Proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana ringan
(tripping) di wilayah kota yogyakarta
257.
Perkawinan beda agama perseptif hkum islam dan hukum indonesia
(studi kasus di desa purwobinangun , pakem sleman)
258.
Peranan jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana
korupsi
259.
Fungsi surat dakwaan dalam proses penyelesaian perkara pidana
260.
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pt. Telkom dengan
pengelola warung telekomunikasi dalam melayani jasa telekomunikasi di kotamadya
surakarta
261.
Tingkat kecelakaan lalu lintas di yogyakarta dan upaya
penanggulangannya
262.
Tinjauan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota
yogyakarta
263.
Peranan rekonstruksi dalam melengkapi alat bukti tindak pidana
pembunuhan di wilayah kepolisian kota besar (poltabes) yogyakarta, 06
264.
Penerapan tarif pajak kendaraan bermotor setelah berlakunya
undang-undang nomor 22 tahun 1999 di kab bantul, 04
265.
Bank air susu ibu dan implikasinya dalam hukum perkawinan islam
(studi pemikiran yusuf al-qaradawi), 04
266.
Pelaksanaan perkawinan poligami di wilayah kabupaten bantul
setelah berlakunya undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, 04
267.
Peranan visum et repertum dalam upaya pembuktian tindakan pidana
penganiayaan di pengadilan negeri bantul yogyakarta, 04
268.
Cek mundur dan permasalahannya dalam praktek di daerah istimewa
yogyakarta, 95
269.
Perlindungan undang-undang nomor 6 tahun 1982 terhadap karya
tulisan di indonesia, 98
270.
Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada lembaga keuangan mikro
karya mandiri, kuningan jawa barat,
271.
Pelaksanaan hak dan kewajiban calon pegawai negeri sipil (tinjauan
berdasarkan uu nomor 8 tahun 1974), 94hak dan kewajiban tunggu tubang terhadap
hukum waris adat semendo (darat) sumatera selatan di tinjau dari segi hukum
islam, 91
272.
Peranan kepolisian dalam menegakkan hak-hak asasi manusia menurut
uu no.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
(studi kasus penanganan unjuk rasa di wilayah poltabes yogyakarta tahun 2002),
02
273.
Upaya perlindungan terhadap obyek wisata situs dan cagar budaya
candi boko menurut undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya,
07
274.
Pelakasanaan ketentuan pasal 61 ayat (3) peraturan pemerintahan
nomor 24 tahun 1997 tentang jangka waktu pendaftaran peralihan hak milik atas
tanah karena pewarisan di kabupaten sleman, 07
275.
Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat
tinggal setelah berlakunya peraturan daerah nomor 19 tahun 2001 tentang izin
peruntukan penggunaan tanah di kabupaten sleman, 07
276.
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek di
indonesia, 01
277.
Perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk air minum isi
ulang di kawasan umbulharjo yogyakarta, 09
278.
Suatu tinjauan tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa
(study kasus tanah kas desa sumberharjo kecamatan prambanan kabupaten sleman
propinsi daerah istimewa yogyakarta), 05
279.
Peranan korban dalam tindak pidana penipuan (suatu studi di
wilayah hukum pengadilan negeri denpasar), 96
280.
Peranan polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan
kekerasan (studi kasus di polres sleman) , 05
281.
Transaksi efek dalam sistem perdagangan tanpa warkat di bursa efek
jakarta , 04
282.
Tinjauan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana
penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian dan upaya penanggulangannya , 91
283.
Penegakan hukum peraturan daerah nomor 18 tahun 2002 tentang
pengelolaan kebersihan di kota jogjakarta , 04
284.
Aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara (studi atas pemikiran
ibnu khaldun) , 04
285.
Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tabungan haji di
perusahaan asuransi bumi putera temanggung tahun 1990-2000 , 03
286.
Sanksi adat carok berkaitan dengan pasal 340, 338 dan 351 kuhp di
wilayah kabupaten dati ii sumenep madura , 04
287.
Bunga bank dalam pandangan ulama konteporer (studi atas pemikiran
yusuf al qaradawi) , 03
288.
Daftar judul contoh-contoh skripsi hukum pidana
289.
Kode e 13
290.
Pembinaan terhadap narapidana anak yang melakukan tindak pidana
pencurian di lembaga pemasyarakatan anak blitar – 99
291.
Pemalsuan dokumen pabean dan upaya penanggulangannya [studi di
pengadilan negeri tanjung pinang riau] – 99
292.
Peranan berita acara pemeriksaan saksi di muka persidangan
pengadilan [studi di pn malang] – 99
293.
Pengaruh kondisi ekonomi terhadap tumbuhnya kejahatan pencurian di
wilayah hukum cilacap – 03
294.
Penyalahgunaan keuangan negara oleh badan swasta menumbuhkan tindak
pidana korupsi di wilayah hukum cilacap – 04
295.
Proses pembuktian perkara pidana pemalsuan merk di wilayah hukum
cilacap – 04
296.
Kosong
297.
Peranan penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkoba
[studi di polres yogyakarta] – 00
298.
Pembinaan narapidana residivis di rumah tahanan negara kebumen –
04
299.
Tinjauan tentang penyimpangan barang bukti perkara pidana di
wilayah hukum pengadilan negeri yk – 04
300.
Proses perubahan surat dakwaan dalam hal terjadi kesalahan
pembuatan surat dakwaan dalam perkara pidana
301.
Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden [studi
yuridis terhadap kasus penghinaan presiden di indonesia]
302.
Perlindungan hukum pemegang hak merek terkenal di indonesia [studi
kasus sengketa pol] – 04
303.
Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana cyber
crime
304.
Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang
menjalani pidana di lp kelas ii yk
305.
Suprensi hukum acara pidana dlam menghadapi perubahan sosial
menurut uu no. 8 th 1981 – 05
306.
Proses perubahan surat dakwaan dalam hal terjadi kesalahan
pembuatan surat dakwaan dalam perkara pidana
307.
Mplementasi informed consent dalam hukum kesehatan – 04
308.
Tinjauan putusan hakim terhadap perkara anak sebagai pelaku
kejahatan di pn yk
309.
Peranan visum repertum dalam upaya pembuktian tindak pidana
penganiayaan di wilayah kab. Bantul yk
310.
Upaya pemilihan kesehatan terhadap pemakai atau pecandu dalam
tindak pidana narkotika di lp kelas iia yk – 05
311.
Upaya polisi dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor roda dua di polres kulon progo – 04
312.
Perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam pemeriksaan
pendahuluan (studi di polsek wates) – 04
313.
Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana ringan
(tipiring) di wilayah kota yk – 04
314.
Peranan hukum pidana dalam penanggulangan penipuan via short
message service (sms) – 04
315.
Proses penyidikan polri dalam menangani pelaku tindak pidana
pemerkosaan di wilayah hukum polsek ngemplak sleman yk – 04
316.
Peranan unit wendifikasi poltabes yk dalam mengungkap kasus-kasus
pidana – 04
317.
Pelanggaran lalu lintas jalan raya dan upaya penanggulangannya
[studi pada poltabes yk] – 04
318.
Pelanggaran lalu lintas jalan raya dan upaya penanggulangannya
[studi pada poltabes yk] – 04
319.
Tinjauan terhadap pelaksanaan penyitaan dalam proses penyelesaian
perkara pidana – 04
320.
Proses pemeriksaan pelaku tindak pidana ringan yang berkaitan
dengan minuman keras [studi di poltabes yk] – 04
321.
Peranan dan sanksi hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan
kartu kredit di wilayah hukum pn yk – 03
322.
Bimbingan dan pengawasan klien pidana bersyarat kelas i yk
323.
Penanggulangan secara yuridis sindikat perbuatan penadahan dalam
hal pencurian kendaraan bermotor diy – 95
324.
Upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran ilegal narkoba pada
kalangan remaj a di kota yk
325.
Kosong
326.
Pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana oleh hakim pengawas
dan pengamat di rutan kebumen – 04
327.
Pembinaan narapidana residivis di rumah tahanan negara kebumen –
04
328.
Upaya penanggulangan pemalsuan merek dagang denga sarana hukum
pidana– 01
329.
Upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam terjadinya
tindak kekerasan pada perempuan – 02
330.
Jenis faktor dan tindakan kepolisian terhadap pelanggaran uu no.
19 th 2002 tentang hak cipta oleh pengusaha persewaan vcd, dvd di yk – 04
331.
Pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana oleh hakim pengawas
dan pengamat di lp yk – 05
332.
Penerapan pidana bersyarat menurut sistem pemindanaan indonesia
– 05
333.
Penegakan hukum pidana internasional berdasarkan status roma 1998
dalam perspektif – 66
334.
Kajian kriminologi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh anggota legislatif di kodya surakarta – 05
335.
Kosong
336.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap
terpidana dalam perkara narkotika di pn tangerang – 06
337.
Pertanggungjawaban koperasi terhadap tindak pidana lingkungan –
06
338.
Pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan bayi oleh ibu kandung
– 06
339.
Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam kejahatan
korupsi [studi di kantor kejaksaan negeri samarinda] – 99
340.
Fungsionalis kepres no. 17 th 2002 tentang badan narkotika
nasional terhadap upaya penanggulangan kejahatan narkotika di yk
341.
Pengolahan benda sitaan oleh negara sebagai barang bukti dalam
perkara pidana di wilayah hukum pn purwareja – 05
342.
Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi di wilayah hukum pn yk –
04
343.
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan studi kasus
penipuan di toko emas 5 kn prambanan wilayah proses sleman – 05
344.
Tindak pidana pembunuhan paska proklamasi kemerdekaan republik
demokratik timor leste dan penegakan hukum pidananya – 05
345.
Penegakan hukum terhadap uu no. 12/drt/1951 tentang senjata api
terhadap kelompok masyarakat sipil bersenjata di wilayah hukum polres gunung
kidul – 05
346.
Peranan polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan
kekerasan [studi kasus polres sleman] – 05
347.
Perlindungan hukum terhadap anak nakal dalam pemeriksaan
pendahuluan [studi di polres sleman] – 05
348.
Tindakan kepolisian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan
oleh anak di polres sleman – 04
349.
Peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pemeriksaan
tindak pidana yang disertai dengan kekerasan di wilayah hukum polresta bengkulu
– 05
350.
Tindakan penyidik polri dalam proses penanganan kasus aborsi di
wilayah hukum polres sleman – 05
351.
Faktor yang melatarbelakangi tindak pidana penganiayaan dan upaya
penanggulangannya [studi kasus di wilayah kepolisian resoret gunung kidul] –
05
352.
Upaya pemerintah dalam hal penegakan hukum di bidang kepemilikan
satwa liar yang dilindungi di wilayah prop. Diy – 05
353.
Peran polri dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap
perempuan di wilayah sleman – 06
354.
Terorisme ditinjau dari aspek hukum pidana – 05
355.
Tingkat kecelakaan lalu lintas di yk dan upaya penanggulangannya –
04
356.
Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di lp
wirogunan yk
357.
Fungsi identifikasi jari dalam mengungkap tindak pidana – 05
358.
Faktor kriminogen terhadap tumbuhnya tindak pidana pencurian di wilayah
hukum polres gunung dikul – 05
359.
Peranan unit pelayanan pengaduan dan penindakan disiplin dalam
penegakan hukum di kepolisian kota besar yk – 05
360.
Peranan kepolisisn dalam penanggulangan tindak pidana perjudian
dan upaya penanggulangan [studi kasus wilayah polsekta umbulharjo yk] – 05
361.
Pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh jaksa terhadap kekayaan
tersangka dalam perkara korupsi [studi kasus di kejaksaan negeri yk] – 05
362.
Upaya perlindungan yuridis terhadap wanita korban kekerasan dalam
rumah tangga [studi kasus di lembaga swadaya masyarakat rifka annisa –
women’s crisis center kota yk] – 06
363.
Kajian undang tindak pidana pencucian uang dalam kaitan dengan
prinsip know your customer pada perusahaan asuransi jiwa – 05
364.
Kosong
365.
Upaya kepolisian dalam menangani tempat kejadian perkara [studi
tinjauan penanganan tkp oleh kepolisian kota besar yk] – 05
366.
Prop tindak pidana perdagangan wanita dan anak [suatu tinjauan
menurut hukum pidana indonesia] – 06
367.
Studi impelementasi uu no. 19 th 2002 tentang hak cipta dalam
pemberantasan kaset vcd bajakan di yk – 04
368.
Penerapan uu no. 8 th 1992 oleh penyelidik dalam rangka
perlindungan dan penegakan hukum atas hak cipta berupa film dan polmat vcd di
yk – 04
369.
Pengaruh perbedaan gender terhadap kekerasan suami kepada istri
dalam rumah tangga [studi kasus perempuan korban kekerasan 81. Dalam rumah
tangga] – 05
370.
Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan suatu tinjauan
menurut uu no. 23 th 2002 tentang perlindungan anak [studi kasus di yk] -05
371.
Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pembangunan narapidana di lp
wirogunan yk – 06
372.
Wewenang kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi [studi kasus tindak pidana korupsi di diy] – 05
373.
Peranan sidik jari dalam pengungkapan suatu tindak pidana [studi
di poltabes yk] – 05
374.
Kedudukan penyidik dalam membantu proses peradilan tindak pidana
– 05
375.
Peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam rangka penyidikan terhadap
kasus pembunuhan di diy – 05
376.
Penegakan hukum kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan
korban meninggal dunia [studi kasus wilayah hukum polres kulon progo] – 06
377.
Tinjauan yuridis tentang perlindungan hak-hak tersangka atau
terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana – 05
378.
Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas [studi kasus wilayah
hukum polres kulon progo] – 05
379.
Penanggulangan pelanggaran terhadap tersangka oleh penyidik [studi
kasus di wilayah polres bantul] – 05
380.
Tindak pidana pemalsuan merke dagang dan upaya penanggulangannya
di wilayah hukum yogyakarta
381.
Tinjauan tentang penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang
dilakukan oleh anak [studi kasus di pn surakarta]
382.
Pentingnya alat bukti untuk memberikan keyakinan hakim dalam
memutuskan pemidanaan – 04
383.
Peran polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan
kekerasan [studi kasus di wilayah polres yk]
384.
Peran serta kepolisian terhadap pemusnahan barang bukti narkoba
– 04
385.
Peran polri dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap
perempuan di wilayah hukum sleman – 04
386.
Pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik
[studi kasus di wil. Polres bantul] – 05
387.
Pembinaan terhadap narapidana anak yang melakukan tindak pidana
pencurian di lp wirogunan yk – 05
388.
Pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan
pidana [studi kasus di pn bantul] – 04
389.
Peranan kedokteran kepolisian dalam dukungan operasional
kepolisian untuk penegakan hukum di indonesia – 03
390.
Peran polri dalam penanggulangan perjudian di sleman [studi kasus
di polsek depok barat] – 04
391.
Tinjauan yuridis penanggulangan penahan terhadap tindak pidana di
wil. Hukum poltabes yk [studi kasus di poltabes yk] – 04
392.
Upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana di
daerah hukum pn bantul [studi kasus dikejaksaaan negeri bantul
393.
Peranan polisi lalu lintas dalam peningkatan disiplin berlalu
lintas di wil. Hukum polres bantul
394.
Abortus provocatus dalam ilmu kedokteran ditinjau dari hukum
pidana – 06
395.
Peranan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan yang
dilakukan oleh remaja di wilayah hukum polres bantul [studi kasus di polsek
banguntapan] – 06
396.
Peran ilmu kedokteran kehakiman dalam rangka penyidikan terhadap
kasus pembunuhan di diy [studi kaus di rsud dr. Sardjito] – 05
397.
Peranan polri dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika
di wilayah hukum polres sleman – 06
398.
Proses penanganan tindakan pertama tempat kejadian perkara untuk
penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah poltabes yk – 06
399.
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pelaku kejahatan dalam proses
peradilan pidana [studi kasus di prop. Diy] – 05
400.
Peran jaksa penuntut umum dalam pemusnahan barang bukti di wilayah
hukum kejaksaan tinggi diy [studi kasus terhadap perkara narkotika dan
psikotropika] – 06
401.
Pengaruh lingkungan sosial terhadap timbulnya perkelahian antar pelajar
dan upaya penegakkan hukumnya [studi kasus di wilayah poltabes yk] – 06
402.
Kedudukan uang pengganti sebagai upaya pengembalian uang negara
dalam tindak pidana korupsi – 04
403.
Pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh jaksa terhadap kekayaan
tersangka dalam perkara korupsi – 04